BATAMNEWS.CO.ID - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menganggap revisi terhadap buku maupun film terkait sejarah adalah hal yang wajar. Hal yang sama juga pada film bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI.

Namun, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menegaskan fakta bahwa PKI pernah mengkudeta adalah benar adanya.

"Bahwa peristiwa G30S/PKI itu memang terjadi. Itu tidak boleh dihapuskan," kata Haedar di sela-sela pembangunan masjid di PKU Muhammadiyah, Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 21 September 2017.

Menyangkut tuntutan agar rencana pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI itu dibatalkan dan dibuatkan film yang direvisi, menurut Haedar, menonton film boleh dan sah-sah saja. 

"Kalau mau nonton, ya silakan, dan kalau tidak nonton, ya silakan. Jangan hanya gara-gara film saja kita ribut," katanya.

Pada kesempatan itu Haedar mengingatkan, komunisme sebagai sebuah ideologi saat ini mulai terlihat terjadi daur ulang.

Menurutnya, daur ulang ideologi sebenarnya juga hal yang biasa terjadi. Daur ulang ideologi ini, terlihat dalam bentuk gerakan-gerakan kecil.  

Untuk daur ulang ideologi PKI, Haedar melihat munculnya tokoh-tokoh yang pernah terlibat, atau keluarganya atau yang terlibat dalam jaringannya. 

"Mereka mengajukan banyak hal termasuk tuntutan hak-hak mereka. Padahal mereka jelas-jelas banyak bersalah," ujar Haedar.

Untuk itu, Haedar berharap seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memperkuat penghayatan terhadap Pancasila. Ia menegaskan, Pancasila dan agama, termasuk Islam, dapat menjadi filter terhadap ideologi komunisme di Indonesia.

Agama dan Pancasila menjadi kekuatan paling kokoh untuk membentengi. Yang terpenting, Haedar menegaskan, objektivitas sejarah harus tetap dipertahankan. 

“Bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan dan G30S/PKI itu nyata terjadi,” kata Haedar. 

(snw)