BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Sejumlah menteri ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa diantaranya karena peraturan yang dikeluarkan menteri dianggap menghambat iklim investasi. Alasan lainnya terkait kebijakan strategis pemerintah.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, sentilan Jokowi merupakan peringatan kepada para menteri sebab ia ingin merealisasikan penguatan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

"Iya (peringatan). Mereka harus siap-siap. Menteri berhak berkeringat dingin sekarang," ujar Hendri kepada CNNIndonesia.com.

Hendri berpendapat wajar jika Jokowi belakangan kerap menegur pembantunya. Sebab, ia hanya memiliki sekitar 2,5 tahun lagi merealisasikan janjinya kepada masyarakat.

Di sisi lain, Jokowi juga dinilai sedang memperbaiki citra diri jelang 2019.

Salah satu pembantu presiden yang kena sentil adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Teguran itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7) lalu.

Jokowi menilai Siti telah mengeluarkan peraturan menteri yang tidak ramah investasi. Sehingga kebijakan itu dianggap mengganggu kegiatan dunia usaha.

Bahkan saat peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik Siti karena tidak membuat terobosan dalam pengelolaan hutan selama menjabat. Akibatnya, tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan masih tinggi.

"Jangan kita berpikir rutinitas, monoton, tidak pernah membuat terobosan. Sekian tahun ini mohon maaf pengelolaan hutan kita berada di posisi tidak ada pembaruan," ujar Jokowi di Kompleks Manggala Wanabakti, Rabu (2/8).

Menurutnya, kerja Siti lebih berorientasi pada proyek. Jokowi meminta menteri dari kader Partai Nasdem itu untuk menghentikan program yang berorientasi proyek tersebut. "Hentikan itu. Kita blak-blakan saja, kalau saya buka satu-satu ramai semua," kata Jokowi.

Pejabat lainnya yang ditegur Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (24/7). Jokowi mengatakan, aturan yang dikeluarkan Jonan belakangan kerap diprotes investor karena menghambat mereka untuk berinvestasi.

Jokowi pun meminta Jonan menghitung ulang peraturan yang telah dikeluarkan itu. Presiden menekankan agar Jonan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat sebelum menerbitkan peraturan menteri.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap peraturan menteri tidak membuat takut para investor dalam mengembangkan usaha maupun berekspansi. Sebab menurutnya, hal ini menyangkut pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.

Tak hanya itu, Jokowi juga menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (1/8). Menurutnya, banyak BUMN yang belum menjalankan kebijakan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Padahal sejak tahun lalu Jokowi telah menginstruksikan bahwa TKDN menjadi kebijakan strategis pemerintah. Dia menekankan hal itu untuk memperkuat industri nasional dan membuka banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Kebijakan TKDN dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, selain mendorong investasi di sektor industri subtitusi impor dan memperkuat transfer teknologi. Jokowi mengatakan, hal itu akan bermuara pada pergerakan roda perekonomian nasional.

Selain itu, Jokowi juga berberapa kali menegur Rini terkait perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Teguran itu disampaikan saat rapat di Istana Negara, Selasa (25/7). Jokowi berharap Indonesia memiliki transportasi massal yang canggih agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

Belakangan, Jokowi juga sempat mengkritik Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya, ada keterlambatan pembagian beras sejahtera (rastra) yang akhirnya mempengaruhi hasil survei BPS yakni meningkatnya angka kemiskinan.***