BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akan ada kenaikan tunjungan untuk transportasi, reses dan komunikasi. 

Wakil Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Bustamin Hasibuan mengatakan, pihaknya telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait penyusunan Ranperda tersebut. 

Hasil pertemuan tersebut, ada tiga tunjangan yang akan mengalami kenaikan di Ranperda ini yaitu, tunjangan transportasi, komunikasi dan reses. Kenaikan tunjangan tersebut disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Batam, ada tinggi, sedang dan rendah. 

"Dalam Ranperda itu, anggota Dewan akan mendapatkan tunjangan transportasi sekitar Rp 7,5 juta per bulan," ujar Bustamin di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (1/8/2017).

Nantinya diatur Anggota DPRD Kota Batam akan menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 7,5 juta per bulan, sebagai pengganti kendaraan dinas. Besaran tunjangan itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD). 

Selama ini, anggota DPRD Batam mendapatkan kendaraan dinas dengan status pinjam pakai. Setelah Perda ini disahkan, maka kendaraan dinas akan dikembalikan dan diganti dengan tunjangan transportasi sesuai dengan biaya sewa mobil PNS eselon 2A yakni kendaraan 2000 cc untuk bensin dan 2500 cc untuk bahan bakar solar.

"Kalau sehari sewa mobil Rp250 per hari. Bisa dihitung sendiri berapa sewa sebulannya. Itulah yang akan kami terima. Tapi mobil dinas wajib dikembalikan," katanya. 

Untuk mengetahui perincian tunjangan transportasi ini, Bustamin mengatakan, Pemko Batam melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batam akan membentuk badan independen yang melakukan survei di lapangan.

"Nanti akan jelas berapa keseluruhannya. Tapi menurut saya di bawah sembilan juta. Sekitat enam sampai tujuh jutaan," ujarnya.***

(ret)