BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, menilai kepemimpinan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro gagal total. Kadin pun mendesak Hatanto mundur dari jabatannya.

Menurutnya, Hatanto harus bertanggungjawab terhadap kegagalan yang dibuat selama ini. “Tidak ada satupun kebijakannya yang berdampak positif terhadap dunia usaha dan investasi, obatnya harus mundur,” ujar Jadi kepada batamnews.co.id, Kamis (6/7/2017).

Justru yang terjadi, kata Jadi, kebijakan Hatanto memperburuk iklim investasi. “Justru menghancurkan dunia usaha di Batam,” cetusnya.

Jadi mengatakan, Presiden Jokowi dalam pidatonya selalu mengatakan, bahwa smua Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdampak yang seluas-luasnya baik bagi ekonomi dan masyarakat.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro (Foto: Yogi ES/Batamnews)

Kalau ada kebijakan yang sebaliknya justru membuat ekonomi menurun dan masyarakat tambah susah, maka dipastikan itu bukan kebijakan pemerintah.

“Semua kebijakan BP Batam yang dikeluarkan oleh Hatanto bertolak belakang dgn visi misi Presiden Jokowi, terkait Nawacita dan Paket Kebijakan Ekonomi dalam rangka percepatan pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Hatanto setelah menjabat setahun lalu memang cukup kontroversial. Ia mendadak menaikkan sejumlah item. Termasuk tarif layanan lahan (UWTO), tarif layanan pelabuhan, tarif layanan pelabuhan, hingga tarif layanan rumah sakit.

“Justru jasa yang ditangani BP Batam ini cenderung menurun,” ujar Jadi.

Menurut Jadi, dampak dari kebijakan BP Batam itu tidak saja mengganggu dunia usaha, namun juga usaha pendukungnya seperti sektor properti.

Pelayanan yang terkait semua jenis perizinan di bagian lahan terkendala. Business plan pengusaha pun terganggu. “Pihak bank tak berani memberikan kredit,” ujar dia. 

Lantas apa yang sudah dilakukan Kadin Batam selama ini?

Menurut Jadi, sudah setahun lamanya, Kadin memberikan masukan, tapi tak pernah didengar. “Tidak saja Kadin, tapi juga asosiasi sektoral lainnya sudah menyampaikan, tapi dianggap angin lalu,” ujarnya.

Saat ini, kata Jadi, BP Batam hanya mencari keuntungan semata, BP Batam berubah seperti perusahaan. Tak memikirkan nasib pengusaha ataupun masyarakat Batam yang terkena dampak.

“Perusahaan aja tak seperti itu kali,” ujar dia. Kesalahan Hatanto, kata Jadi, mengubah kewenangan secara berlebihan. “Absolutly, harus dan pasti, jadi tidak ada jalan lain, harus mundur,” ujar dia.

Lagi pula, Jadi mengatakan, Hatanto pernah gagal saat menjabat Dirjen di Kementerian Perdagangan dan saat itu ia berhenti.***

(snw)