BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau Akhmad Ma'ruf Maulana kecewa berat terhadap asosiasi pengusaha di Batam.

Menurutnya, sejumlah pengusaha yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak kompak. Terutama dalam menghadapi permasalah ekonomi yang dihadapi saat ini.

"Semuanya punya kepentingan tetapi hanya bisa ribut di media saja, tidak ada tindakan nyata," ujarnya kepada wartawan batamnews.co.id, kemarin.

Ma'ruf mengungkapkan, semua pihak terkesan lambat menangani masalah ekonomi yang terus menurun. Setelah ekonomi terpuruk semuanya ribut tidak ada yang langsung mengambil langkah kongkrit.

Ma’ruf menyebutkan, ada beberapa pengusaha organisasi pengusaha yang seharusnya bisa bekerja sama dalam menemukan akar permasalahan dan bertindak bersama-sama.

Diantaranya  Kadin, Real Estate Indonesia (REI), Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPRI), Apindo, serta asosiasi pelabuhan dan asosiasi lainnya. 

"Termasuk Pemko dan Pemprov sama saja, tidak pernah sejalan," ujarnya. Menurut Ma’ruf, Walikota Batam masih sibuk dengan berstatemen di media, tanpa ada gerakan-gerakan lainnya. Terutama terkait polemik dengan BP Batam.

Ma'ruf menuturkan, seharusnya para pengusaha dan pemerintah secara bersama-sama mengajukan langkah hukum, salah satunya uji materi terkait BP Batam.

“Uji materi salah satu jalan terbaik. Sejak beberapa waktu lalu Kadin Kepri sudah melakukan, namun pihaknya masih mencari legal standingnya,” ujar Ma’ruf. 

"Kita masih cari pengusaha yang benar-benar berani untuk dijadikan legal standing, minimal tiga perusahaan, tiga dari masyarakat biar kita kuat, kesulitan kita di sana," tambahnya.

Ia menjelaskan, setelah lebaran Kadin Kepri sudah mendapatkan beberapa pengusaha yang mau dijadikan legal standing. Sebelumnya Kadin Kepri sudah mendatangi DPRD Batam untuk minta legal standing namun belum ada yang kuat.

“Jujur tiap hari, sudah satu tahun lebih kita hanya terpaku ribut di media dan di group whatsApp mengenai hal ini," ujarnya.

Ma'ruf mengaku sudah dengan maksimal melobi pemerintah baik dijumpai dan kirim surat, mulai ke presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, hingga Ombudsman. "Udah semua kita jumpai, hanya Tuhan aja yang kita tidak jumpai dan tidak mengadu," ujar Ma’ruf berseloroh.

Ia melanjutkan, selama pemangku kepentingan di Kota Batam tidak satu tujuan dan tidak kompak tidak akan pernah bertemu satu titik yang sama-sama diinginkan.

Status KEK

Ma’ruf juga menyoroti mengenai Walikota Batam Rudi yang mendukung penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, hal itu justru akan semakin membuat ribut.

Pasalnya, banyak industri yang justru berada di luar kawasan. “Lebih banyak industri yang berada di luar kawasan daripada kawasan,” ujar dia.

"Jadi sebaiknya dari kami sudalah bubarin aja itu BP. Atau langsung di bawah gubenur. Toh SDM kita cukup dan putra-putra daerah pintar-pintar," ujarnya.

Ia berharap, untuk menyelesaikan permasalahan semua pihak harus mengakomodir kepentingan masing-masing dan berkeadilan supaya tidak jadi ketimpangan. 

"Bila BP Batam ini di bawah gubenur jangan hanya dinastinya,  orang-orang dekatnya juga bisa menikmati fasilitas dari FTZ Batam ini," ujarnya.***

YOGI ES