BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Keberadaan minimarket Alfamart dan Indomaret di Batam terus menjadi sorotan. Para pedagang sejenis mulai gelagapan. Gencarnya promosi yang diberikan juga membuat para pedagang lainnya tersisih.

Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam pun meminta Pemko Batam kembali meninjau ulang izin jaringan toko swalayan tersebut. 

“Keberadan Alfamart dan Indomaret tersebut bisa merusak ekonomi warga Batam yang hidup dari berdagang,” ujar Ketua FORPPI Kota Batam, Marthen Tandi Rura.

Menurut Marthen, hingga kini hampir di setiap sudut perumahan di Batam berdiri minimarket berjaringan itu. 

“Di Sumatera Barat tidak diberikan izin Alfamart dan Indomaret karena dianggap bakal merusak ekonomi daerah, untuk menghidupkan pedagang lokal,” ujar dia. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Marthen juga melihat anomali yang terjadi di Batam. Pedagang kecil digusur, sementara Alfamart dan Indomaret masih terus diberi izin.

“Bahkan pedagang kaki lima digusur tanpa ganti tempat,” ujar dia. Padahal kata Marthen, pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan. 

Secara sosial politis, fungsi sektor usaha informal sangat diperlukan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat mendukung usaha pengentasan kemiskinan.

“Kita bisa melihat berbagai titik yang sudah dilakukan penggusuran, tidak ada tempat yang disediakan pemerintah untuk mereka berjualan, otomatis mereka bisa jatuh miskin,” lanjut Marthen.

Menurut Marthen, saat ini Pemko tak ada memikirkan nasib pada pedagang kecil yang digusur tersebut. 

Tak seperti di negara-negara maju, para pedagang kaki lima mendapat perhatian lebih. Mereka diberi tempat.***

(snw)