BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Sebanyak 20 ulama di Jawa Tengah meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut atau meninjau kembali program lima hari sekolah (full day school) yang digagas oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhadjir Effendy.

"Tadi disampaikan bahwa kyai-kyai Jawa Tengah dan PWNU secara resmi tadi ada, ini memohon Presiden (Jokowi) untuk mencabut dan meninjau ulang tentang program sekolah lima hari (full day school)," tegas Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Asrama Perguruan Islam (API) Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori usai acara di RM Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang Sabtu (17/6/2017) petang tadi.

Kyai muda yang akrab disapa Gus Yusuf ini mengungkapkan para ulama keberatan program full day school. Mereka mengkhawatirkan program full day school itu akan membunuh pelan-pelan belajar di luar sekolah.

"Yang dikhawatirkan nanti akan istilahnya membunuh pelan-pelan madrasah diniyah, TPQ-TPQ, pengajian sore dan anak-anak nanti kehilangan akal kulturnya karena tidak berinteraksi dengan kegiatan kultural," ungkap pria yang juga Ketua DPW PKB Jateng ini.

Gus Yusuf menyatakan, jika keluhan dan keberatan para ulama ini akan ditindaklanjuti Presiden Jokowi untuk memanggil Mendiknas dan meninjau kembali program full day school ini.

"Ya tanggapan Presiden, besok secepatnya akan memanggil Menteri Diknas," terangnya.

Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan membuat surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menunda pelaksanaan full day school. Sebab di Jawa Timur masih mengutamakan pendidikan spiritual dan moralitas, seperti pendidikan di pesantren.

Soekarwo mengatakan, anak-anak usia sekolah di Jawa Timur akan sulit menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang akan diterapkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy tersebut.

"Saya memang sudah memanggil Pak Saiful Rahman (Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur), agar full day school itu ditunda dulu. Jangan dijalankan dulu, berhenti dulu sambil dicarikan rumusan yang baik," katanya, Sabtu (17/6/2017).

Untuk itu, gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini akan berkirim surat ke Presiden Jokowi, termasuk ke menteri pendidikan agar sistem full day school di Jawa Timur dihentikan.
 
Menurut Soekarwo, provinsi yang dipimpinnya ini memiliki pendidikan yang khas. "Pemerintah Jawa Timur mempunyai keuntungan satu, spiritualnya kuat. Moralnya menjadi lebih kuat, itu (Diniyah Salafiyah) tinggal di atasnya mengisi tentang teknologi, tentang macam–macem, science and technology, bisa, tetapi basis terhadap spiritualitas dan moralitas ini jangan (diubah)," pintanya.

Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bakal menggugat kebijakan sekolah 5 hari dengan waktu 8 jam atau full day school ke Mahkamah Agung. Langkah itu akan dilakukan apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"KPAI menginginkan adanya telaah ulang, revisi kalau tidak dicabut. Kalau tidak itu semua kami mempertimbangkan langkah-langkah hukum salah satunya dengan cara apa? Uji materi dan uji formil ke MA," kata Ketua KPAI Asrorun Niam dalam diskusi bertajuk "Ribut-ribut Full Day School" di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/6/2017)
 
(ind)