Pelabuhan Dompak Terlantar; Gubernur Kepri Tak Hiraukan Surat Menhub?

Pelabuhan Dompak Terlantar;  Gubernur Kepri Tak Hiraukan Surat Menhub?

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani. (Foto: adi/batamnews.co.id)

BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang  -  Pembangunan Terminal Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang kini terlanta itu ternyata terhenti pembangunannya sudah sejak dua tahun lalu.

"Masalah status lahannya belum jelas, itu ada lahan Pemerintah Provinsi Kepri sedikit di pintu masuk dan Pemprov Kepri belum menghibahkan ke Menteri Perhubungan," kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani, kepada wartawan, Senin (11/6).

Rajuman menjelaskan, pembangunan pelabuhan senilai Rp41 miliar itu terhenti setelah  Tim Inspektorat menemukan status lahan yang tidak jelas itu pada 2015. 

"Menteri perhubungan sudah menyuratkan Gubenur mengenai status lahan dan saya juga sudah bertemu dengan gubenur menanyakan kanapa tidak dihibahkan itu lahan," katanya.

Bahkan, Rajuman, juga sudah menyurati Gubenur dan minta tanah itu dihibahkan agar pembangunan itu bisa dilanjutkan. "Tapi sampai sekarang belum ada jawaban," ujarnya.

Rajunan tak menafikan tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan pelabuhan yang tak terurus lagi itu. "Itu semua pekerjaan tangan-tangan jahil," katanya.

KOSP Tanjungpinang sudah maksimal menjaganya. "Tetapi, anak buah kita terbatas lengah sedikit  sudah banyak yang masuk kepelabuhan, bahkan kita sudah mengajukan anggaran untuk penjaga disitu, tapi dihapuskan," katanya lagi.

Bahkan kata Sibarani, Pemerintah Kepri dan DPRD Kepri beberapa waktu yang sudah memakai pelabuhan itu. "Kenapa mereka tidak menjaganya, sehingga pihaknya mengambil langkah menutup akses masuk kepelabuhan."

"Orang Pemprov dan DPRD sudah memakai kemana-mana pelabuhan itu dan  mobilnya sampai masuk ke ujung dermaga,  kalau mau makai kenapa tidak dijaga, apalagi pelabuhan itu berada di depan kantor mereka."

Mengenai kenapa membangun pelabuhan di atas status lahan yang belum jelas statusnya,  Sibarani menyarankan menanyakan kepada KSOP sebelum pihaknya menjabat. "Saya  baru menjabat 4 bulan, kalau untuk anggaran tidak tahu saya, saya menerima warisan yang tidak enak," katanya. *** (adi)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews