BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kebijakan Pemerintah Kota Batam yang menghadang laju angkutan yang berbasis online hingga hari ini terus dikritik.

Apalagi muncul kebijakan untuk menghambat para driver ojek online agar tak mengangkut penumpang, bahkan meminta mereka kembali ke ojek pangkalan.

Sebenarnya, menurut Kasat Binmas Polresta Barelang, Kompol Firdaus, sekarang ini sudah zamannya teknologi. "Mau tak mau harus mengikuti. Kalau tidak mau ketinggalan, harus mengikuti perkembangan zaman," katanya.

Firdaus melanjutkan, agar tak tergerus dan tertinggal maka buatlah metode atau ide-ide yang berbasis teknologi agar masyarakat tertarik. "Masyarakat tidak mau sulit, sekarang tinggal tekan-tekan tombol lalu makanan datang, mau apa tinggal pilih saja, semua karena teknologi," kata Firdaus.

Pernyataan Firdaus ini memang relevan dengan perkembangan teknologi mutakhir. Semua serba mudah dengan teknologi. Akan sangat naif, jika tiba-tiba muncul kebijakan untuk berhenti menggunakan teknologi, atau melawan teknologi dengan kembali ke zaman batu.

Salah satunya adalah kebijakan menghentikan operasional ojek online sebagaimana diputuskan Dinas Perhubungan Pemko Batam, Yusfa Hendri, pada 1 Juni lalu. Kebijakan ini tentu saja menuai reaksi keras dari publik. Sebab dinilai sebagai kebijakan mengada-ada.

Bahkan, keputusan itu menghasilkan kegaduhan baru di Batam. Misalnya antar penarik ojek saling bermusuhan, dan pengemudi saksi mulai melakukan sweeping pada teman seprofesinya yang berbeda lembaga.

Setelah menerbitkan surat keputusan yang menghasilkan kegaduhan itu, Pemko Batam hingga hari ini masih sibuk membuang energi untuk menarik diri dari kemelut itu. Karena itu, mulailah menggandeng Polres Kota Barelang untuk ikut membahasnya.

Padahal, ketika menerbitkan kebijakan menghentikan operasi ojek online itu, Yusfa Hendri tak pernah melibatkan Polres Barelang. Baru setelah muncul kekisruhan terlihat rapat selalu menyertakan Polres. ***