BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kendati mendapat tekanan pembubaran dari kalangan pengusaha, BP Batam menganggapnya hanya sabuah wacana saja. "Kalau perkara pembubaran, itu hanya wacana saja," kata Purnomo Andioantono, Dirhumas dan Promosi BP Batam kepada batamnews.co.id, Selasa (30/5/2017).

Bahkan menurut Purnomo, wacana pembubaran itu bukan hanya dari kalangan yang ada di Kota Batam saja. "Mendagri pun pernah mengatakan pembubaran BP Batam pada 2016 lalu. Namun hanya tinggal wacana saja," katanya.

Faktanya, ia menambahkan, hingga kini BP Batam  tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Jadi dianggap tidak ada masalah walaupun ada dorongan dari golongan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepri.

Pengajuan pembubaran BP Batam sudah diajukan ke DPRD kota Batam untuk masuk dalam agenda Paripurna. Ini juga dianggap tak mengganggu.  "Kami bekerja sesuai peraturan yang ada, kalau peraturannya belum berubah ya kami tetap jalan seperti biasanya," katanya. 

Menurutnya, pembubaran BP Batam tidak serta merta dalam bentuk usulan. "Harus dituangkan dalam bentuk peraturan juga," katanya. Ia juga menambahkan wacana pembubarann BP Batam sudah lama diusulkan. "Kan sampai sekarang tidak terealisasi, harus ada aturannya, lagi pula juga bisa dilihat dari yang punya wacana," katanya.

Sebaliknya, Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto sudah memberi signal postif bahwa BP Batam dibubarkan dari aspirasi Kadin Kepri yang diterima saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). "Kalau memang merugikan kepentingan masyarakat, dan pembubaran BP Batam bisa menjadi lebih  baik (bagi Batam), kenapa tidak?" ujar Nuryanto.

Menurut Nuryanto, dewan cukup banyak menerima keluhan tentang keberadaan BP Batam. Terkahir datang dari Kadin Kepri yang menyampaikan aspirasi agar BP Batam dibubarkan saja sebab memberatkan dan menyulitkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya di Batam.

Itu belum lagi soal dualisme di Batam. Soal dualisme ini kata Nuryanto, DPRD akan menyurati Presiden, dalam surat tersebut nantinya akan berisikan mengenai kondisi Batam. "Kondisi ego sektoral harus segera diselesaikan," katanya.***