Kritik Pedas KADIN Kepri Bikin BP Batam Meradang: Jangan Hanya Melempar Isu!

Kritik Pedas KADIN Kepri Bikin BP Batam Meradang:  Jangan Hanya Melempar Isu!

Kantor BP Batam di Batam. (Foto: dok. batamnews.co.id)

BATAMNEWS.CO.ID,Batam - BP Batam menyatakan keberatan dengan kritik Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kepulauan Riau (Kepri) Ahmad Ma'ruf Maulana.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, secara spesifik menyebut soal duit Rp500 juta yang sudah dikeluarkan Ma'ruf dalam mengurus lahan namun urusan belum beres.

"Kalau benar beliau memberikan Rp 500 juta tolong sampaikan dengan gamblang kemana uang tersebut diberikan," kata Purnomo Andiantono kepada batamnews.co.id, Senin (29/5/2017).

Andi meminta Ma'ruf Maulana bersedia membeberkan semuanya. "Jangam hanya melempar isu, tapi tidak mau membuktikan, tolong klarifikasi siapa yang terima uang tersebut supaya masyarakat tahu dengan jelas," kata dia.

Ia mengatakan Rp 500 juta cukup besar. Jika tidak ada bukti setor tersebut, bisa diketahui siapa yang menerima, kalau tidak ada patut dicurigai uang tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau ada kuitansi atau bukti setor lainnya, bisa ditampilkan supaya kami bisa menelusuri uang tersebut mengakir kemana," kata Andi.

Sebelumnya, Ma'ruf kepada batamnews.co.id memaparkan kritikan kepada BP Batam yang dinilainya lamban sehingga menyulitkan pengusaha. Terutama menyangkut masalah Fatwa Planologi dari BP Batam.

Ia merasa cukup dirugikan atas kebijakan BP Batam dalam pengurusan lahan sehingga Ia sudah menghabiskan uang sebesar Rp 500 juta untuk mengurusi soal lahan namun tak kunjung selesai. 

Karena itu, ia mendukung  Pemerintah kota Batam yang menerbitkan kebijakan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai syarat dikeluarkannya surat Izin mendirikan Bangunan (IMB).

Sebetulnya, bukan hanya Ma'ruf yang mengeluh soal bertele-telenya urusan di BP Batam. Sejumlah pengusaha lainnya juga menyampaikan persoalan yang sama.

Sejumlah pengusaha pengolahan limbah di Batam juga ada persoalan penyetoran uang yang dinilai tak masuk akal yang dihitung per meter lahan yang digunakan untuk areal bisnis mereka.

"BP Batam ini bukan membantu pengusaha, malah sebaliknya mematikan bisnis kami," kata seorang pengusaha.***


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews