BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta -  Membandingkan manajemen parkir Simgapura dengan kita jelas jauh panggang dari api.

Jakarta, misalnya, masih sibuk dengan urusan pengelolaan parkir yang baik dan benar. Itu di pusat ibukota. Apalagi Batam yang masih sangat "primitif" pengelolaan parkirnya. Sampai-sampai pada rapat paripurna di DPR Batam pada Jumat pekan lalu, Pemko Batam dikritik tak becus mengurusi parkir sehingga sampai sekarang pemasukan daerah dari parkir bocor terus.

Nah, pengelolaan parkir di Jakarta yang sudah mulai modern dan di Batam yang masih "primitif", namun dua-duanya masih belum beranjak pada metode "tradisional" yang menggunakan kertas karcis.

Lihatlah Singapura yang tiada henti berinovasi dalam mengurus negara, sudah berfikir bahwa karcis parkir akan menjadi masa lalu.

Maka dirancanglah aplikasi yang memungkinkan pengendara untuk membayar biaya parkir dengan menggunakan perangkat mobile. Pengembang aplikasi ini adalah Urban Redevelopment Authority (URA) dan Housing & Development Board (HDB), bersama dengan Government Technology Agency of Singapore (GovTech).

Aplikasi ini - yang ditujukan untuk penggunaan di tempat parkir yang saat ini menggunakan karcis kertas - akan memungkinkan pengendara untuk memasukkan nomor kendaraan mereka, memilih tempat parkir dan berapa lama mereka berniat untuk parkir.

Aplikasi secara otomatis menghitung biaya yang harus dibayar pengendara berdasarkan durasi parkir mereka secara per menit.

Ini juga bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan sesi parkir pengendara motor dan memperpanjang durasi jika perlu. Uang parkir juga akan dikembalikan jika si pengemudi memilih mengakhiri sesi parkir lebih awal.

Uji coba akan dilakukan di antara petugas sektor publik dari bulan Mei sampai Juni 2017 mengenai fungsi aplikasi di 84 lokomotif publik terpilih di wilayah kota.

"Selama periode ini, kami akan menguji aplikasi, terutama modul pembayaran, untuk memastikan ketahanannya sebelum mengajukan dilaksanakan uji publik," kata URA, HDB dan GovTech dalam rilis bersama, Senin (15/5) .

Ketiga agensi menambahkan bahwa uji publik akan diperluas ke anggota masyarakat akhir tahun ini, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan di kemudian hari.***