BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wacana Batam menjadi provinsi khusus atau istimewa mencuat. Wacana itu dilontarkan Presiden ke-3 RI BJ Habibie saat berkunjung ke Batam pekan lalu.

Wacana provinsi ini disambut berbagai kalangan. Banyak diantaranya setuju. Isu ini pun dimanfaatkan mahasiswa Pascasarjana Universitas Sebelas Maret untuk membuat survei.

Ia pun membuat sejumlah pertanyaan di dokumen google dan menyebarkannya di grup-grup media sosial.

Ada tiga mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ridwan Purwanto, Achmad Nur Ikhsan dan Dony Rano Virdaus mencoba melakukan survei dan penelitian terhadap layaknya Kota Batam menjadi “Provinsi Khusus”.

Ridwan Purwanto mengatakan, tujuannya melakukan hal itu setelah melihat respons dan tanggapan mantan Ketua Otorita Batam BJ Habibie tersebut.

“Awal meneliti menanggapi respons Pak Habibie, beliau mengatakan untuk meningkatkan ekonomi harus adanya perubahan,” kata Ridwan Purwanto saat dihubungi batamnews.co.id melalui ponsel, Jumat (5/5/2017) siang.

Selain itu, yang menarik perhatiannya, kata Purwanto, dualisme pemerintahan di Batam yang tak kunjung menemukan penyelesaian.

“Apa yang diungkapkan Pak Habibie tersebut menarik sekali, mengingat adanya dualisme pemerintahan di Batam,” kata dia.

Pria yang tengah menyelesaikan studi S2 itu cukup tahu dengan kondisi perekonomian Kota Batam.

“Ekonomi di Batam sudah sulit, walaupun BP Batam mengklaim investor banyak yang masuk. Dari data, saya melihat perlu adanya langkah yang cepat untuk memperbaiki ekonomi ini,” kata pria yang sudah sepuluh tahun bermukim di Batam ini.

Data yang dimaksud Purwanto, melihat jumlah pengangguran terus bertambah. Kemudian sejumlah perusahaan memilih tutup dan hengkang ke negara lain atau pun daerah lain di Indonesia.

Memulai penelitian sejak tanggal 1 Mei 2017 lalu, dari responden yang ditemui dan mengisi dokumen surveinya. Kata dia, masyarakat Kota Batam menyatakan setuju.

“Penelitian kami lakukan selama tiga bulan kedepan, awal survei ini, dari puluhan responden dari berbagai kalangan. Masyarakat Batam menyatakan siap,” kata Purwanto bercerita.

Kata dia, pertanyaan yang diajukan menyangkut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Kewilayahan.

“Pertanyaan seputar kesiapan Batam seperti prasarana, ekonomi, keamanan dan lainnya,” kata dia. Dan, Masyarakat menyatakan Batam sudah siap dengan hal itu semua.

Baca juga : 

Winner Mangrove Millenium, Perpaduan Antara Residensial dan Resort

“Responden mulai usia 31 hingga 40 tahun. Pendidikan yang mendominasi setuju yang pertama tingkat sarjana, kemudian SMA dan yang terakhir D3. Itu (responden) dari berbagai kalangan, mulai pegawai swasta hingga wirausaha,” kata Purwanto.

“Dari 9 variabel yang diukur, semua menyatakan setuju Batam dijadikan provinsi khusus.”

Sebelumnya, mantan Ketua Otorita Batam BJ Habibie mengaku sangat setuju Batam menjadi provinsi tersendiri atau terlepas dari Kepulauan Riau. Menurut Habibie dengan begitu, Batam bisa menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia.

“Saya setuju provinsi istimewa (Batam),” ujar Habibie kepada batamnews.co.id, usai pertemuan dengan pengusaha dari Kadin Provinsi Kepri di Harris Hotel, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/4/2017).

Menurut Habibie, provinsi istimewa itu layaknya seperti DKI Jakarta dari sisi sistem pemerintahannya. “Seperti DKI,” ujar Habibie.

Menurut Habibie dengan begitu, Batam bisa lebih cepat maju. Hanya saja, kata Habibie, istimewa Batam harus benar-benar berkiblat kepada ekonomi. 

“Tapi istimewanya ekonomi ya,” ujar dia. Dari sisi perekonomian serta jumlah penduduk dan luas wilayah, Batam memang dianggap sudah layak menjadi provinsi tersendiri.***