BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau Akhmad Ma'ruf Maulana berkeluh kesah di hadapan mantan Ketua Otorita Batam BJ Habibie. Ma'ruf mengaku lelah dengan kepastian hukum terkait investasi di Batam.

Ditambah lagi kurang harmonisnya antara dua institusi BP Batam dan Pemko Batam.

Ma'ruf menilai iklim investasi di Batam terasa tak menentu. Ia tampak putus asa dengan kondisi demikian.

"Kami sudah lelah, Pak Habibie," ujar Ma’ruf saat memberikan kata sambutan dalam acara bersama pengusaha Kadin Kepulauan Riau dengan tema "Satukan Langkah Selamatkan Batam Menuju Provinsi Kepulauan Riau yang Lebih Baik" di Hotel Harris, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, 28 April 2017.

Menurut Maruf saat ini pertumbuhan ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, tidak seperti periode sebelumnya, terutama saat masih bernama Otorita Batam. 

"Sekarang hanya sekitar 4,1 persen, jauh di bawah rata-rata nasional,” ujar bos Kawasan Industri Wiraraja tersebut.

Ma’ruf juga menyinggung mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian yang mempertanyakan persoalan pelayanan BP Batam yang belum maksimal, saat bertemu dengan Walikota Batam beberapa hari lalu.

"Mohon maaf Pak Habibie, kami terpaksa menggugat ke Mahkamah Agung dengan menggandeng Yusril (Ihza Mahendra),” ujar dia.

Ma’ruf menyampaikan hal itu di hadapan ratusan pengusaha dari berbagai bidang, seperti pengusaha properti, perkapalan, jasa kepelabuhan, serta pelaku usaha kecil dan menengah yang hadir.

Habibie tampak duduk di kursi depan bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri Syamsul Bahrum, Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana, Ketua DPRD Batam Nuryanto.

Tampak Habibie mendengar curhat Ketua Kadin Kepri itu mengusap-ngusapkan kedua tangannya. 

Tidak saja Ma’ruf. Beberapa pengusaha lainnya mendapat kesempatan bicara. 

Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Transportasi Umum, Forwarding dan Kepelabuhann Osman Hasyim mengaku ikut merasakan bagaimana sejumlah tarif layanan kepelabuhan yang naik cukup tinggi mencapai angka 300 persen.

“Ini seperti bom waktu. Pengembangan saat ini (seperti)  tanpa perencaan yang matang. Tarif dan layanan memberatkan,” ujar Osman.

Sedangkan Ketua Batam Shipyard dan Offsore Association (BSOA) Sarwo Edi, menyampaikan sejumlah data mengenai pengangguran dan sepinya order untuk galangan kapal. 

Menurutnya, saat ini dari ratusan ribu karyawan galangan kapal, kini hanya tinggal sekitar 15 ribu hingga 30 ribu orang saja.

“Menjelang Idul Fitri akan bertambang. Poros maritim belum kami nikmati. Secara teknologi siap, order tidak ada,” ujar Edi yang menjelaskan alasan lesunya industri perkapalan.

Dalam kesempatan berbeda, beberapa waktu lalu Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro menuturkan, perlu waktu membenahi karut marut sistem pengelolaan lahan dan investasi di Batam.

Bahkan untuk membenahi lahan di Batam, waktu yang dibutuhkan mencapai butuh 2 tahun 6 bulan. Hal tersebut termasuk membereskan mengenai lahan tidur dan lainnya.

BJ Habibie, mantan Ketua Otorita Batam, yang juga mantan Presiden RI itu menyebutkan, Batam memang pada awalnya didesain sedemikian rupa. “Batam dibangun untuk menyaingi negara tetangga,” ujar dia.

Kawasan industri pun dibangun untuk menyerap tenaga kerja yang memiliki skill. Ia juga sempat bercerita panjang mengenai proses pembangunan Batam mulai dari masa Ibnu Sutowo hingga dirinya.

Habibie tak menjawa secara spesifik mengenai keluhan pengusaha tersebut. Ia berharap pimpinan BP Batam bekerja secara profesional dan kebijakannya tidak memberatkan masyarakat Batam.

“Kalau masalah lahan itu, silakan dijawab sendiri,” ujar Habibie di akhir ucapannya. Ia juga berpesan, agar pengusaha tetap terus berjuang demi kemajuan Batam kedepan seperti halnya dirinya kala itu.***