BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Selasa (11/4/2017). Dalam rapat dengar pendapat tersebut, pengusaha asal Batam, Kepulauan Riau, pun curhat terkait kondisi ekonomi dan iklim investasi.

“Kami (pengusaha) ke sini mau curhat, ke mana lagi kami mengadu?” ujar Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau, Akmad Ma'ruf Maulana, Selasa (11/4/2017) siang.

Menurut Ma'ruf, kondisi ekonomi Batam kian terpuruk dalam setahun belakangan. Terutama setelah kebijakan-kebijakan BP Batam yang dianggap tidak pro kepada pengusaha.

“Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mencapai 7 persen, sekarang menjadi 4 persen,” ujar Maruf.
 
Ma'ruf mengatakan, Kadin sudah bertemu dengan sembilan menteri, wakil presiden, namun belum ada perubahan yang signifikan.

“Kami tak tahu lagi mengadu ke mana? Jalan satu-satunya kami uji materil,” ucap Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan, sudah mengkonsultasikan mengenai rencana uji materil itu dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra.

Surat Kadin

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubair mengatakan, rapat digelar setelah DPR menerima surat dari Kadin Kepri pada 12 Maret 2017. Sejak pergantian pimpinan BP Batam menyulitkan pengusaha.

“Surat juga datang dari Kadin Batam. Sejak setahun lebih belum menyelesaikan permasalahan lahan dan kepelabuhan,” ujar Inas Nasrullah Zubair, pimpinan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI.

“Saya dapat informasi biaya sandar kepelabuhan di Batam naik 1000 persen?”

"2000 persen," ujar sejumlah pengusaha yang datang.

Dalam kesempatan itu juga hadir sejumlah pengusaha kepelabuhan, pengusaha properti, dan sejumlah pengusaha lainnya. Sedangkan dari Komisi VI DPR RI tampak juga hadir Nyat Kadir, sedangkan Ketua Dewan Kawasan Nasional Darmin Nasution yang diundang dalam acara tersebut tak tampak hadir.***