BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Investasi di Batam melambat. Para Penanam Modal Asing (PMA) mengeluhkan permasalahan lahan.

Kendala itu diakui pihak Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam).

Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andi Antono mengatakan, banyak PMA yang ingin menanamkan modal, namun kebanyakan tersangkut masalah lahan. 

PMA butuh lahan untuk merealisasikan investasinya, namun saat ini  jumlah lahan yang ada di BP Batam terbatas.

“Kita cuma punya 1.800 hektare. Itupun tersebar di seluruh Batam. Tak ada lagi yang berupa hamparan besar,” ujar Andiantono, di Gedung Marketing BP Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (29/3/2017).

Mayoritas lahan yang bisa digunakan ada di tangan penerima alokasi. Lahan tersebut dibiarkan kosong dan tak dibangun. Sementara banyak PMA yang menginginkan lahan tersebut untuk dikembangkan.

“Jadi sekarang siapa yang menghambat?” kata dia.

Sebuah perusahaan jepang  bernama Tsuneishi Shipbuilding Company adalah salah satu PMA yang mengalami sulitnya mendapatkan lahan di Batam. Sudah 3 kali perusahaan asal  Jepang ini mencoba berinvestasi di Batam, namun gagal karena masalah lahan.

Perusahaan ini butuh lahan 40 hektar di kawasan sekitar pantai. Sementara BP Batam tak lagi punya lahan seluas itu di kawasan yang ideal untuk perusahaan shipyard. Perusahaan ini terpaksa menjajal kemungkinan membeli dari penerima alokasi lahan.

"Kita tidak punya lahan sebesar itu, yang mereka butuhkan 40 hektar luasnya untuk industri galangan kapal, ya kita hanya bisa menunjukkan bahwa lahan tidak ada lagi, kecuali jika ingin membeli dari penerima alokasi lahan terdahulu," kata Andi.

Harga lahan paling murah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada Tsuneishi adalah SGD 150 per meter, atau Rp 1,425 juta untuk permeter. 

“Itupun sisa UWTO-nya tak mungkin 30 tahun. Tak ada yang bisa kasih jaminan nanti lahan itu nanti disambung 20 tahun mendatang. Ya rugilah dia kalau keluar uang sebanyak itu. Dia maunya harganya sesuai UWT,” jelasnya.

Menurut Andi, solusi melambatnya ekonomi Batam cukup mudah. Seluruh penerima alokasi lahan membangun dan mengusahakan lahan yang sudah diberikan negara kepada mereka. Jika lahan-lahan tersebut tak dibiarkan tidur, dia yakin roda perekonomian bisa berjalan lebih baik. 

“Itu lahan tidur bangun semua, pasti tumbuh ekonomi. Kalau tak mampu membangun, balikan saja, kita akan kasih sama yang mampu membangun,” ujarnya. 

Saat ini para penerima alokasi lahan yang membiarkan kosong atau kata lain belum dibangun masih dalah tahap pemanggilan dan diminta membuat bussines plan.

"BP Batam tidak serta merta dapat mencabut alokasi lahan, kita lakukan sesuai prosedur, kita panggil kemudian kita minta mereka menyerahkan business plannya, setelah itu kita lihat apakah dapat dibangun atau tidak, begitu, tapi kenyataanya belum semua yang memberikan business plan tersebut," ujar dia.***