Ketua Apindo: Selamat Tinggal Batam...

Ketua Apindo: Selamat Tinggal Batam...

Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pengusaha dan masyarakat Batam kian terjepit. Di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah daerah justru menaikkan sejumlah sektor. Termasuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pemko Batam menaikkan tarif NJOP demi menggenjot penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan ini pun semakin “mencekik leher”. “Di tengah frustasi menghadapi kelesuan ekonomi bertubi-tubi menghadapi kebijakan BP Batam dan Pemko Batam yang semakin memberatkan, tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi, kalau begini kita ucapkan selamat tinggal Batam,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir. Cahya, kepada batamnews.co.id, Selasa (28/3/2017). 

Cahya mengatakan, sebelum membuat kebijakan, ia meminta para pejabat di Kota Batam turun ke lapangan, dan memantau situasi maupun kondisi ekonomi di tengah masyarakat, serta menimbang implikasinya.

Baca juga:

Cahya: Investasi Batam Diambang Kolaps

 

“Tolong para pimpinan turun ke lapangan dan mendengar keluhan-keluhan. Keluhan yang masuk ke kami (dari pengusaha dan masyarakat) sudah menjurus ke kekecewaan yang mendalam, dan jujur kami sendiri juga merasakan demikian. Sudah sangat-sangat memprihatinkan,” cetus Cahya.

Menurut Cahya, kondisi ekonomi lesu begini, berdampak luas apabila pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat. Akibatnya, sejumlah usaha retail sepi, mall-mal ikut kosong, restoran lengang, rumah makan tak ada pengunjung, semua pengusaha retail di Nagoya, Batam Center hingga Batu Aji dan Sagulung, mengeluh. 

Cahya memaparkan apa saja permasalahan yang kini membebani masyarakat dan pengusaha. 

“Selain perizinan yang berbelit-belit, birokrasi panjang, statemen-statemen para pimpinan yang sering membuat keresahan, ditambah lagi sejumlah beban-beban yang semakin hari semakin berat,” ucapnya.

Selain itu, kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam juga naik. Begitu juga dengan tarif pelabuhan, tarif di bandara, tarif listrik, tarif BBM, NJOP naik. “Semua naik dan jangan lupa, nilai UMK Kota Batam juga kini tertinggi di Asean selain Singapura dan Brunei,” ungkap Cahya. 

Ia pun berharap pimpinan di Kota Batam lebih arif dan bijaksana. “Pegang “dada” dulu sebelum menentukan kebijakan, sesuai hati nurani, Batam kita bangun dengan susah payah, dengan keringat 'darah'. Tolong jangan dihancurkan seperti ini caranya,” kata Cahya. 

Baca juga: 

Pelaku Usaha Akui Statemen Ketua Apindo Kepri soal Kelesuan Ekonomi

 

Cahya menambahkan, semua kebijakan  harusnya diterapkan perlahan dan tidak tiba-tiba yang membuat kaget. 

“Kini Batam memang dibuat kaget. Sampai yang paling sederhana, pembuatan paspor dan KTP pun sangat sulit dan masyarakat banyak mengeluh. Inikah kebijakan yang diinginkan Pak Jokowi?” kata dia. 

Cahya mengaku, setelah mengikuti Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) bisa berbisnis dengan tenang dan lega. Kedepan tinggal membayar pajak sesuai kewajiban perusahaan.

“Tapi tidak nyangka, sekarang mau berbisnis aja malah serba susah. Izin tak kunjung diberikan, yang ada hanya ancaman-ancaman. Mana janji pemerintah memberi izin cukup 3 jam?  Bagaimana kita bisa membangun Batam jika semua saling curiga seperti ini,” ujar dia. 

Ia juga setuju dengan program Wali Kota Batam dalam memperlebar jalan-jalan kota dan memperindahnya, tapi tunggu dulu untuk kenaikan NJOP yang naik tiga kali lipat.

“Masyarakat bisa terbebani. Naiklah secara bertahap dan sesuaikan itu dengan kondisi ekonomi masyarakat kasian pengusaha dan masyarakat yang saat ini sudah berat. Jadi itu permintaan kami ke Pak Wali Kota,” kata dia.***

 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews