BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Bupati Natuna, Hamid Rizal meminta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak-banyak turun lapangan. Menurut pengamatannya, pola pikir yang tertanam selama ini banyak yang salah.

Dari bahasa yang diutarakan Hamid, nampak ia sedikit geram dengan situasi yang terjadi selama ini. "Kepala SKPD itu harus tahu, melihat langsung sampai ke desa. Saya kebanyakan menemui surat pemberitahuan pergi ke Jakarta. Harusnya sering ke Serasan, Pulau Laut, Midai dan sebagainya," ujar Hamid, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna, Selasa (15/3/2017).

Hal ini menurutnya harus segera dirubah. Tidak hanya Kepala SKPD, begitu pun sekretaris dinas, kepala-kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) sebagai perpanjangan tangan dari SKPD atau dinas-dinas terkait dari Pemkab Natuna hingga para kabid dan kasi.

"Kepala UPTD, misalnya jangan pula saat Musrenbang tingkat kecamatan malah tidak ada. Jangan berebut minta jadi Kadis, Kabid, Sekretaris saja. Setelah diberi jabatan harusnya tanggungjawab. Nggak cuma konsultasi ke Jakarta, Pinang dan Batam aja, tapi ke desa-desa dan pulau," tegasnya.

Setiap jabatan yang diambil menurut Hamid harus disertai tanggung jawab. Kepala SKPD yang ada harus menerima masukkan dari bawah mulai Musrenbang tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Hamid meminta elemen masyarakat yang diundang dari tiap kecamatan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Natuna di Gedung Sri Serindit itu mengungkapkan semuanya.

"Bagi perwakilan masyarakat, ungkapkan saja semua. UPTD tidak beres sebut saja. Saya ingatkan kepada kepala SKPD, apa yang kita buat itu harus jelas. Bikin sosialisasi pembangunan," ungkapnya.

Musrenbang Kabupaten Natuna ini digelar selama 3 hari dari Rabu (15/3/2017) hingga Jumat (17/3/2017).

"Hal ini perlu dijalankan dengan baik. Karena yang akan kita bangun pada 2018 dibicarakan di sini. Jadi manfaatkan acara ini dengan sebaiknya," ujar Hamid.

Pembukaan Musrenbang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) seperti Kejaksaan, TNI dan Polri. 

Acara ini dihadiri 330 perwakilan lintas sektoral termasuk LSM, pelaku usaha, BUMD, DPRD dan dikoordinir oleh Badan perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) selaku pelaksana. ***