BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Rencana pembangunan penjara khusus bagi penjahat kelas kakap di Natuna oleh Kemenkumham RI mendapat reaksi dari DPRD Natuna.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengakui jika secara kelembagaan belum ada pembicaraan mengenai hal ini bersama Kemenkumham. Namun, secara pribadi Yusripandi mengatakan dirinya kurang setuju dengan rencana ini.

"Secara lembaga kita belum ada pembicaraan. Tapi pribadi saya kurang setuju. Karena ke depan Natuna ini akan dikembangkan untuk tujuan pariwisata dan banyak investasi yang akan ditanamkan di Natuna," ujarnya kepada Batamnews.co.id, Minggu (5/2/2017).

Ia mengkhawatirkan imej keberadaan lapas ini akan berdampak kepada persepsi investasi dan para wisatawan. Pasalnya keberadaan lapas ini tentu akan punya efek aspek keamanan dan hal lainnya.

"Ujung-ujungnya orang tidak berani datang ke Natuna, kalau memang ada penjara bagi penjahat kelas tinggi. Saya rasa program Jokowi dan program Kemenkumham ini tidak sinkron," tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana menempatkan narapidana luar biasa di Pulau Natuna, yakni dengan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Terpencil.

Dikabarkan Kemenkum HAM akan menggandeng Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BPNPT) terkait pembangunan penjara tersebut. Artinya penjahat narkoba kelas kakap hingga teroris bakal menjadi penghuni lapas yang akan dibangun di Natuna ini.

Alasan mengisolasi napi ke pulau jauh karena selama ini banyak permainan yang terjadi di Lapas.

Bahkan Lapas juga sering dikomplain warga soal sinyal komunikasi yang buruk. Pasalnya lapas umumnya memakai alat pemecah sinyal (jammer) agar napi tidak tersentuh dari luar.

Lalu, penyelundupan narkoba ke Lapas dan proses bertamu kerap dipermainkan oknum lapas. Dengan penempatan di pulau khusus dan jauh direncanakan dibuat sistem keamanan tingkat tinggi yang akan dimonitor maksimal.

[Fox]