Anambas - Pelantikan 74 pejabat struktural Pemkab Anambas mendapat kritik dari DPRD Anambas.

Pelantikan itu dianggap menyalahi aturan karena beberapa pejabat yang dilantik yang tidak lulus dalam open biding dan sertifikasi barang dan jasa (barjas).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Anambas Hj Tetty Hardiaty menyatakan, khusus pejabat eselon IV hanya ada enam orang yang lulus dalam open biding dan sertifikasi barang dan jasa (barjas).

Namun sesaat sebelum pelantikan, dirinya mendapatkan informasi bahwa ada 26 pejabat eselon IV tetap dilantik meski tak lulus barjas. Hal itu disesalkan anggota Dewan.

"Kok bisa dilantik 26 orang, padahal yang lulus barjas hanya enam orang" ujar Tetty kepada wartawan, Jumat (6/2/2015).

Tetty akan mempertanyakan pelantikan itu kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Anambas.

Tidak hanya itu, dia mendapatkan laporan dari masyarakat jika beberapa pejabat itu sebelumnya tidak akan dilantik, namun karena mereka mendatangi kepala BKD akhirnya dilantik.

"Saya menilai jika pelantikan ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. BKD harusnya tidak merekomendasikan nama-nama mereka, apakah bisa seperti itu, kan aneh," ujarnya.

Tetty menegaskan, Komisi I DPRD Anambas tidak pernah diajak konsultasi, mulai dari uji kompetensi (open biding) hingga hasil dari uji kompetensi tersebut.

"Saya menilai ada yang janggal dalam pelantikan ini

Sesuai uji kompetensi yang dilakukan Pemkab Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu Bupati Kepulauan Anambas Tengku akhirnya Mukhtaruddin melantik 74 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka menempati posisi jabatan eselon IV sebanyak 45 orang, eselon III 26 orang dan eselon II hanya 3 orang.

"Sebenarnya saya kurang setuju dengan sebutan lelang jabatan, karena lelang jabatan konotasinya identik dengan uang," ujar Tengku Mukhtaruddin usai melantik pejabat di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa, Jumat (6/2/2015).