BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dalam kesempatan tersebut sempat mengungkapkan yang dirasakan sebagian besar umat muslim atas sikap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, umat muslim merasa tertekam dan jadi tertuduh atas sikap Pemerintahan Jokowi.

"‎Terkait dengan Islam dan umat Islam menurut perasaan kami tertuduh, tertekan sehingga reaksi apatis 411, 212‎," ujar Din Syamsuddin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Menurutnya, sikap umat Islam yang diwujudkan dalam aksi 411 (4 November) dan 212 (2 Desember) merupakan reaksi spontan. Pemicunya, kata dia karena negara dinilai tidak memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

"Ada yang memojokkan umat Islam, ini bahaya bagi stabilitas nasional," ucap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai antara pemerintah dan ulama memiliki peran yang sama kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan ketenteraman dan keamanan kepada masyarakat.

Namun, Wiranto menganggap langkah yang diambil pemerintah dalam memberikan ketenteraman kepada masyarakat terkadang dimaknai negatif oleh sebagian kalangan.

‎"Saya sampaikan sungguh-sungguh pemerintah mendengarkan rakyat, dan menjalankan kewajibannya untuk mengasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," ucap Wiranto usai berdialog dengan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Wiranto, tidak ada niat pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunjukkan sikap otoriter kepada masyarakat. Menurutnya, sikap tegas‎ dan keras yang ditunjukkan pemerintah bukan berarti Pemerintah Jokowi ingin mengembalikan rezim otoriter, melainkan memberikan kepastian hukum.

‎"Saya jamin pemerintah Jokowi-JK tidak akan kembali masuk ke dalam rezim otoriter. Tapi ketegasan dan praktik hukum yang dijalankan betul-betul hanya menjaga sampai demokrasi yang bernafaskan kebebasan ini," pungkasnya.

(ind/sindonews)