BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menyorot tajam perubahan drastis di tubuh Pemerintahan Provinsi Kepri masa kepemimpinan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat ini. Hingga akhirnya para legislator itu mengeluarkan kritikan pedasnya.

Empat Fraksi di DPRD Kepri mengembalikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2017 yang diusulkan Gubernur Kepri, untuk diperbaiki kembali pada sidang paripurna di Gedung DPRD Kepri, Rabu (18/1/2017).

Salah satu fraksi di gedung perwakilan rakyat itu juga mengkritik kinerja gubernur yang dianggap semakin lamban dalam menjalankan roda pemerintahan, hingga rasa keprihatinan kepada kemajuan pemerintahan juga terungkapkan.

"Ini sebagai bentuk rasa keprihatinan fraksi kami terhadap perkembangan pemerintahan pasca meninggalnya Alm Bapak H.M., Sani, dan saat ini kami melihat pemerintahan sekarang berjalan kurang memperhatikan kaedah kaedah good gaverment dan good gavernent, kenapa seperti itu?" tanya Anggota DPRD Kepri dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuniarni Pustoko Weny.

Beberapa point penting guna menjawab lambannya gerak roda pemerintahan di Pemprov Kepri turut diuraikan. Pertama, menurut Weny, pemerintah Provinsi Kepri masih kurang dalam hal pembenahan sistem pemerintahan.

Menurut Weny, dalam penempatan penempatan pejabat gubernur tidak  memandang berdasarkan "The right man on The right place"  dan lebih banyak mengakomodasikan orang orang dari Karimun yang belum menguasai kondisi dan situasi di Kepri.

"Ini alias jam terbangnya masih belum bisa jadi pilot di paksakan untuk menjadi pilot," kata dia.

Selain itu, sorotan tajam dari Weny yang juga Ketua Wanita Perjuangan ini mengenai masih minimnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dan antar lembaga lainnya, sehingga menurutnya berdampak langsung pada gagalnya visi dan misi Gubernur.

"Apa yang di butuhkan masyarakat Kepri, termasuk dengan apa yang direncanakan dan di butuhkan Kabupaten/kota, terhambat," jelasnya.

Selain itu menurut Weny, Gubernur dan SKPD terlalu banyak mengikuti kegiatan kegiatan seremoni sehingga permasalahan administrasi pemerintahan dirasa terabaikan.

"Seharusnya Gubernur harus memilah milah mana kegiatan yang harus di hadiri Gubernur, mana yang bisa di wakili saja, seharusnya pembenahan administrasi pemerintahan dan prioritas penjabaran dalam visi misi gubernur harus fokus," katanya.

Weny mengharapakan kepada Gubernur, untuk dapat memberikan arahan arahan di tahun pertama ini, kata Weny, Gubernur juga harus konsentrasi dalam menjabarkan program dalam visi misi yang dituangkan dalam RPJMD dengan yang dijabarkan dalam Renja SKPD.

"Coba kita lihat kapan Gubernur memberikan arahan khusus di setiap SKPD di awal pemerintahan ini, tidak bisa hanya mengandalkan Sekda saja, karena di awal pemerintahan ini Gubernur harus jelas berkoordinasi dan arahan yang diberikan ke SKPD," kata Weny.

"Coba kita lihat baik di kantor Gubernur maupun di kantor SKPD, jam 2 atau jam 3 kantor sudah banyak tidak ada orang, kita punya banyak foto foto terkait hal ini," ungkapnya.

"Belum lagi SKPD yang masih banyak yang berdomisili dan tinggal di Batam, jam berapa mereka itu berada di kantor? Atau Gubernur tidak tahu ? Bagaimana mau maksimal kerjanya," kritiknya

Dalam sejarah berdirinya Provinsi Kepri, menurut pendapat Weny, Pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang sangat mundur dari sebelumnya.

"Sejak zaman Gubernur Kepri pertama, Ismeth Abdullah dan Priode pertama alm Pak HM Sani yang sudah sangat bagus dan baik dalam melaksanakan management administrasi pemerintahannya," ungkapnya. 

Terkait lambannya RAPBD Tahun 2017, Weny mengkoreksi kinerja Bapeda Prov Kepri yang harus di isi dan di tambah dengan tenaga yang komunikatif, baik di internal Pemprov sendiri maupun dengan lembaga lembaga lainnya termasuk DPRD.

"Memang sangat di sayangkan hal hal terkait RAPBD yang belum juga di sahkan, tetapi tentu kami dan saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Kepri sangat kecewa dengan pola dan rencana penyusunan dokument APBD di maksud yang terkesan belum siap," ujarnya.

"Jangan nanti terlambatnya pengesahan ini, DPRD yang disalahkan, padahal kenyataannya dokument tersebut masih banyak kekurangan dan perlu penyesuaian terhadap program yang terkandung dalam RPJMD, serta program yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota se-Kepri ini," imbuhnya.

Dalam sektor pembagian anggran untuk Pemda Tingkat II, Weny mengharapkan Gubernur harus proposional, baik pembagian anggaran di seluruh Kabupaten/kota se-Provinsi Kepri. 

"Saat ini itu belum terlihat dan anggaran terkonsentrasi ke daerah tertentu yang banyak di alokasikan, ini salah satu yang kita lihat sangat tidak tepat," ungkapnya.

"Harapan kami gubernur fokus dulu dalam penyelenggaraan admimistrasi pemerintahan ini dan pembenahan management di lingkungan pemprov," ujar dia.

"Belum lagi masalah kalau kita bicara soal lainnya contoh soal mutasi ada yang belum ikut assesment di lantik, ada juga yang sudah pindah di kabupaten kota masih keluar SK nya dan di bacakan pula, coba bayangkan permasalahan permasalan itu yang seharusnya tidak terjadi," tutupnya.

[aji]