BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Sejumlah fraksi di DPRD Kepri mengkritik kebijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam menyusun anggaran. Bahkan Empat fraksi di DPRD mengembalikan nota keuangan RAPBD 2017 Provinsi Kepulauan Riau untuk diperbaiki kembali.

Sejumlah juru bicara fraksi menyoroti dengan tajam kebijakan tersebut dalam sidang paripurna DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/1/2017).

Sidang tersebut pun berlangsung alot. Apalagi RAPBD Kepri ini sudah terhitung telat disahkan. 

Adapun empat fraksi yang menolak nota keuangan tersebut diantaranya Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat dan PKS. 

Sementara itu fraksi lainya, PKB-PAN meminta jawaban tertulis terkait tidak sesuainya RAPBD Kepri itu dengan realitas yang ada.

Di penghujung sidang, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memutuskan mengembalikan nota keuangan tersebut.

"Berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maka DPRD Kepri mengembalikan dokumen RAPBD ini kepada Pemprov Kepri," kata Jumaga menutup sidang paripurna.

[aji]