BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua DPRD Batam Nuryanto enggan disalahkan dalam keterlambatan pengesahan Ranperda APBD 2017 Kota Batam. Menurutnya, DPRD sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

“Seharusnya pada bulan Juni di minggu ketiga dan keempat sudah dibahas, tampi masih menunggu masuk adanya dokumen OPD (Organisasis Perangkat Daerah) namun hingga bulan September dokumen baru diterima,” ujar Nuryanto baru-baru ini kepada batamnews.co.id.

Selain itu, Nuryanto juga mengatakan, ada oknum di bagian perencanaan Pemko Batam yang sengaja memperlambat pembahasan. "Secara teknis ada masalah, dan ada oknum yang sengaja memperlambat," ujar dia.

Menurut Nuryanto, telatnya pengesahan ini berdampak kerugian yang tidak sedikit. 

Mulai dari gaji PNS dan honorer yang telat, Pemko Batam juga tak dapat berupa insentif dari ketepatan waktu pengesahan yang mencapai Rp 40 miliar, selain itu pengerjaan proyek-proyek juga terganggu.

“Ini juga berdampak kepada roda ekonomi,” ujar Nuryanto kepada batamnews.co.id.

" Gaji PNS banyak belum dibayar dan ini pembelajaran bersama antara Pemko Batam dan Dewan agar sama sama memikirkan," imbuhnya.

[snw/jim]