BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri Soerya Respationo menyoroti kembali mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Soerya mempertanyakan mengenai mutasi jilid II Gubernur Nurdin Basirun tersebut.

“Ada apa sebenarnya dibalik mutasi kedua ini,” ujar Soerya Respationo dalam Catatan Akhir Tahun Soerya Respationo yang diterima batamnews.co.id, Senin (9/1/2017).

Menurut Soerya  interpelasi DPRD Provinsi Kepri beberapa waktu lalu nyatanya tidak menjadi catatan bagi gubernur. 

“Interpelasi DPRD Provinso Kepri kepada gubernur beberapa waktu lalu tinggal misteri,” ujar mantan wakil gubernur Kepri ini. 

Menurut Soerya, saat ini semua catatan-catatan pelanggaran yang dilakukan gubernur terhadap beberapa peraturan perundang-undangan kembali terulang.

Soerya menjelaskan, pada mutasi 3 Januari 2017 lalu ada beberapa poin yang menjadi pertanyaaanya. “Pada pelantikan tersebut ternyata tidak semua pejabat yang sudah ikut assesment eselon II dilantik, dengan alasan mereka harus ikut bidding alias lelang jebatan karena perubahan OPD baru,” ujar Soerya.

Ironinya, kata Soerya, Sekda Provinsi Kepri sudah mengumumkan ada 16 jabatan OPD baru yang akan dilelang. Padahal ada 8 pejabat eselon II yang nonjob meskipun sudah ikut assesment.

“Yang anehnya sebagian lagi pejabat eselon II dilantik pada OPD baru seperti, Biro Umum, Biro Adm Layanan Pangadaan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas LH dan Kehutanan,” ujar dia.

Menurut Soerya, seharusnya, kalau mau adil, jabatan eselon II itu ikut dilelang karena SOTK berubah.

“Apakah alasan mencari orang profesional di pidato gubernur hanyalah sekadar basa-basi,” ujar dia.

[snw]