BATAMNEWS.CO.ID, Batam - APBD 2017 Kota Batam tak kunjung disahkan. Keterlambatan itu menurut anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam dampak dari Perda Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Banyak pejabat tak berani mengambil risiko karena khawatir tak lagi pada posisi jabatan yang lama.

"Hal yang paling mendasari keterlambatan pengesahan APBD 2017 karena OPD yang baru, ketika pembahasan, SKPD tidak berani mempertanggung jawabkan karena takut jabatan mereka nantinya tidak pada posisi lama," ujar Udin Sihaloho, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Rabu (4/1/2017). 

Selain itu, Udin juga menyiratkan adanya ketidak harmonisan antara Pemko dengan DPRD. Hal ini terlihat dari tidak ditanggapinya hasil reses yang dilakukan oleh DPRD oleh Pemko Batam.

"Harusnya Pemko dan DPRD berkoordinasi yang baik, seperti reses yang kami lakukan oleh Pemko dibuat tidak prioritas atau dalam artian dalam urutan kesekian, jadi untuk apa kami reses," jelas Udin. 

Namun DPRD dan Pemko Batam masih melalukan pembahasan APBD 2017, diperkirakan Januari ini APBD telah rampung. 

"Januari masih banyak waktulah, kita usahakan sebaik-baiknya," kata Udin.

Sedangkan menurut Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, keterlambatan pengesahan diakibatkan karena KUA/PPAS yang seharusnya diberikan pada bulan Juni, namun Pemerintah Kota Batam baru memberikannya pada bulan September lalu. 

"Karena KUA/PPAS lambat diberikan, seharusnya diberikan bulan Juni ini tapi baru bulan September diberikan," ujar Nuryanto. 

[snw]