Apri Sujadi Buang Pegawai Kontrak dari Luar Bintan, Ganti yang Ber-KTP Lokal

Apri Sujadi Buang Pegawai Kontrak dari Luar Bintan, Ganti yang Ber-KTP Lokal

Bupati Bintan Apri Sujadi saat menghadapi pendemo di Kantor Bupati Bintan, Bandar Sri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan.(Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Sejumlah tenaga honorer Pemkab Bintan yang sudah bekerja bertahun-tahun menilai sengaja “dibuang” Bupati Bintan Apri Sujadi. Para honorer itu pun melancarkan protes dengan menggelar demo.

"Kami meminta Pemkab Bintan harus bertanggungjawab atas hilangnya mata pencaharian para tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk Pemkab Bintan. Kami menganggap keputusan itu terlalu diskriminatif," ujar koordinator lapangan aksi demo, Joko Aqnur Purnama, Selasa (3/1/2017).

Belasan mahasiswa dan Pegawai Honorer Pemerintah Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Gemilang (Gepeng) itu sengaja menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bintan, Bandar Sri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan.

Mereka kecewa dengan hasil pengumuman penerimaan pegawai non PNS. Ada ketidaktransparanan dalam penerimaan serta diskriminasi.

Joko mengatakan, ada upaya Bupati Bintan, mengganti pegawai non PNS tersebut dengan warga setempat. Padahal mereka sudah bekerja bertahun-tahun untuk Pemkab Bintan.

“Mereka harus melihat bagaimana bentuk pengabdian tenaga honorer yang selama ini mengabdi, bukan status kependudukannya, profesional dong, kalau keputusan ini tidak dicabut kami akan menyurati Menpan RB," kata Joko.

Bupati Kabupaten Bintan, Apri Sujadi, sempat berdialog dengan perwakilan pendemo. Apri pun di depan para pengunjuk rasa mengatakan, sengaja menerapkan kebijakan penerimaan non PNS yang ber-KTP Bintan.

"Penerimaan pegawai Non PNS Pemkab Bintan syarat KTP Bintan. Dan kami mengadopsi yang Bupati apa yang menjadi nasib masyarakat  Bintan," katanya.

Kata Apri, dengan begitu, ada kesempatan bagi masyarakat Bintan menjadi pegawai non PNS tersebut.

"Aturan ini juga mendapat persetujun dari BKN, dan sudah dilakukan studi banding ke Jogja, dengan logika 3000 lebih pendaftar di sana, dan semuanya transparan," kata Apri.
 

 

[snw]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews