BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengakui program sejuta rumah pada tahun 2016 meleset dari target. Melesetnya program ini terkendala oleh banyak faktor.

Satu di antaranya masalah anggaran senilai Rp 8,2 triliun. 

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut dana sebesar itu hanya mampu membiayai 10 persen dari target sejuta rumah atau hanya 100.000 unit rumah.

"APBN dalam hal ini hanya mampu membiayai 10 persen pembangunan sejuta rumah, oleh sebab itu sangat bergantung dengan non APBN," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, saat jumpa pers di kantornya seperti dilansir Kompas.com, Jumat (30/12/2016) lalu.

Hal itu kemudian diperparah dengan pemotongan anggaran yang terjadi pada pertengahan 2016 ini.

Tak heran jika ada defisit lebih dari 1.000 unit rumah yang mestinya dibangun pemerintah melalui APBN dari target 113.422 rumah hanya terbangun 111.796 unit.

Hambatan berikutnya yang disebut Syarif adalah persoalan tanah. Menurut dia, saat ini banyak masyarakat ingin tinggal di tengah kota, dekat dengan pusat kegiatan, tetapi harga tanahnya sudah sangat mahal.

"Untuk mengakomodasi itu kebijakan pemerintah adalah memberikan subsidi kepada pengembang yang mau membangun rumah murah vertikal di tengah kota dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta orang," tambahnya.

Selain hambatan dalam pembangunan, Syarif juga mengidentifikasi adanya masalah dalam hal penghunian rumah terbangun. Artinya, rumah yang terbangun tak bisa segera ditempati oleh masyarakat.

Padahal, jumlah permintaan terhadap rumah sangat banyak, tetapi kebanyakan masyarakat tak mampu memenuhi syarat kredit pemilikan rumah (KPR) di bank-bank.

"PNS saja kami targetkan 12.000. Tetapi hanya 7.000 yang bisa dilayani. Harapan kami ke depannya persoalan tanah, perizinan bisa segera selesai sehingga bisa cepat mendapatkan rumah yang sulit disuplai," kata dia.

(is/Kompas)