BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Rencana Serikat Pekerja PLN Batam untuk melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes karena lambannya pembahasan usulan kenaikan tarif listrik rumah tangga yang diajukan Bright PLN Batam ke Gubernur Kepri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan, selama ini upaya Bright PLN Batam membuat tangguh listrik di Batam menemui banyak hambatan. Terutama pembahasan keuangan yang lamban sehingga menyebabkan keuangan Bright PLN Batam terus memburuk dan menanggung kerugian akibat menjual listrik di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP).

"BPP PLN Batam Rp 1.388, namun harus kita jual Rp 900-an rupiah per kWh. Sedangkan persero yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sudah menetapkan tarif Rp 1.459 per-kWh. "Padahal BPP-nya sama,," ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan PT PLN Batam adalah dengan menutupi kerugian harga jual listrik rumah tangga dengan subsidi silang dari golongan industri. Serta ditopang deposito atas tabungan Rp 1 triliun. Namun subsidi silang makin sulit dilakukan, karena persentase pelanggan rumah tangga terus menanjak dari 32 persen menjadi 37 persen. Sebaliknya, sektor industri terus menurun, dari 32 persen menjadi 25 persen.

Cara lain dengan memanfaatkan deposito pun sudah tak bisa diandalkan lagi. Simpanan PT PLN Batam terus berkurang, hingga akhirnya mengalami kerugian. Berdasarkan hasil audit Price Waterhouse Coopers (PWC), dari Januari hingga Juni 2016, keuangan PLN Batam sudah minus Rp 26 miliar. Hal tersebut membuat 480 karyawan PLN Batam resah.

"Kalau PLN kolaps bukan nasib kami saja yang terancam, sistem kelistrikan di Batam, Bintan dan pulau sekitarnya juga akan terganggu," pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Pekerja PLN Batam, Mulnawarman. Ia menambahkan, bila kondisi tersebut terus berlangsung, keandalan listrik di Batam dan Bintan akan terancam.

“Dengan keadaan ini, sangat sulit untuk menjaga keandalan listrik Batam-Bintan, membeli bahan baku saja sudah mulai kesulitan apalagi untuk investasi pembangkit listrik untuk kebutuhan jangka panjang warga Batam,” tuturnya.

"Apabila keandalan listrik sudah terganggu, otomatis menimbulkan dampak ke perekonomian Batam-Bintan yang akan tersendat. Karena seluruh industri perekonomian membutuhkan listrik,” ujar Mulnawarman.

Jika tak disikapi dengan bijak, krisis energi seperti yang terjadi di dearah-daerah lainnya di Indonesia akan terjadi di Batam. “Saya khawatir, nasib PLN Batam akan seperti saudara kita di PLN Tarakan. Karena tidak ada dukungan pemerintah, per 1 Januari 2017 pelayanan listrik tarakan diambil alih PT (PLN Persero). Kalau batam diambil alih Persero, tarifnya lebih tinggi dari tarif yang diajukan PLN Batam," bebernya.

Resiko lain bila PLN Batam diambil PT PLN (Persero), pengembangan jaringan ke pulau yang belum teraliri listrik akan menemui birokrasi yang panjang. Karena kebijakannya harus ada persetujuan pusat.

"Contohnya Bintan dan Belakang Padang, akhirnya PLN Batam yang suplai listriknya," ungkapnya.

"Kerugian lain adalah focus pembangunanan jaringan PLN Persero adalah seluruh Indonesia, jadi Pulau Batam dan sekitarnya tidak menjadi focus utama karena banyak daerah lain yang justru masih belum menikmati listrik,” ujarnya.

Sebelum hal tersebut terjadi, para pekerja mengambil sikap untuk melakukan aksi mogok massal. "Kita tak ingin keandalan listrik di Batam terganggu," tutup Mulnawarman.

(isk)