Usai Dipanggil DPR, Mendikbud Sebut Ujian Nasional Hanya Ganti Nama Jadi USBN

Usai Dipanggil DPR, Mendikbud Sebut Ujian Nasional Hanya Ganti Nama Jadi USBN

Mendikbud Muhadjir Effendy. (foto: ist/net)

BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Dua pekan terakhir, muncul wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN). Pro dan kontra pun bermunculan.

Namun, setelah dipanggil DPR, Muhadjir mengatakan usai moratorium Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diberlakukan.

"Bedanya (antara UN dan USBN) nanti tidak hanya (soal) pilihan ganda, tapi ada esai. Untuk menggali kemampuan siswa. Critical thinking-nya yang selama ini belum," kata Muhadjir di Dedung DPR, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Ia menjelaskan, mata pelajaran yang akan diujikan dalam USBN tidak hanya pelajaran tertentu seperti UN, tapi berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Dari nilai USBN tersebut, pemerintah akan menggunakannya sebagai standar nasional.

"USBN paperless dengan menggunakan komputer. Kalau bisa dilakukan, kita sudah siap 70-80 persen, akan lebih efisien dan kurang. Tinggal produk soal saja," ujar Muhadjir.

Ia menambahkan, dalam soal-soal USBN akan dimasukkan pertanyaan dengan konten lokal dan titipan nasional. Adapun pembiayaan USBN akan berasal dari alokasi UN.

"Perubahan ini tak ada yang bebani pemerintah provinsi dan kabupaten. Sudah ada alokasi UN. Lebih Rp 1 triliun, ini bukan anggaran USBN melulu, tidak terfokus. Misalnya pembinaan guru, itu sudah ada program guru pembelajar," ujar Muhadjir menjelaskan.

Sebelumnya, Mendikbud memang mengatakan akan menghapus UN, mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Alasannya, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional, atau bukan lagi penentu kelulusan.

(ind/bbs)


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews