BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak paranoid kehilangan kekuasaan menyikapi demo 4 November yang melibatkan aksi umat Islam.

"Pandangan saya, Jokowi gelisah pasca demo besar 4 November. Konon ini aksi terbesar umat islam di republik ini.  Presiden nampaknya tidak menyangka massa lebih dari 1 juta," kata Benny pada diskusi di bilangan Menteng, Minggu (13/11/2016).
 
Wakil Ketua Komisi III  itu memberikan pernyataanya untuk menanggapi kunjungan Jokowi ke markas-markas komando TNI dan Polri pekan lalu serta menanyakan loyalitas tentara. Menurut Benny, kunjungan Jokowi ke markas-markas tentara sarat makna dan penuh kepentingan politik.

Padahal, yang harus dipahami bersama menurut Benny, TNI dan Polri merupakan alat negara untuk menjaga rakyat dan keutuhan NKRI.

"Jadi kegelisahan sebaiknya jangan ditujukan secara berlebihan. Paranoid takut kehilangan kekuasaan karena bayang-bayang yang dibuat sendiri. Ini yang terjadi," ungkap Benny.

Sepanjang pekan lalu, Jokowi telah melakukan safari politik ke berbagai lembaga. Setelah mengunjungi kantor PBNU dan Muhammadiyah, Jokowi juga mengundang sejumlah organisasi Islam ke Istana.

Safari itu kemudian disusul dengan kunjungan Jokowi ke PTIK, Markas Komando Kopassus, Markas Komando Marinir dan Markas Komando Brimob.

Benny menilai, ada ketakutan dalam diri Jokowi hingga menimbulkan kegelisahan pribadi tentang adanya upaya penggulingan Presiden bila aksi 4 November berlanjut.

"Tapi saya yakin, Jokowi tidak sedang mengidap penyakit paranoid. Kalau takut, mengkhawatirkan, masih sangat biasa. Pak Presiden, kita semua ingin Anda lulus sampai 2019," kata Benny.

Di markas Kopassus, bahkan Jokowi menegaskan ia sewaktu-waktu bisa menggerakkan pasukan elit itu.

Pendapat senada diungkapkan oleh Peneliti Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara, Mei Susanto.
Ia menganggap unjuk rasa tanggal 4 November tidak akan berdampak pada penjatuhan atau impeachment pada Presiden Jokowi.

Mengutip Pasal 7A UUD 1945, dia menjelaskan, untuk impeachment apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
‎
"Apakah dalam kasus yang saat ini terjadi presiden melakukan perbuatan tersebut? Menurut saya tidak ada. Jadi kalau Presiden Jokowi melihat banyaknya demonstrasi 4/11 yang dianggap akan melakukan impeachment, itu mengada-ada dan terlihat seperti ada phobia," kata Susanto di Jakarta, seperti dilansir rimanews.

Susanto mengingatkan, impeachment terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu melibatkan setidaknya tiga lembaga negara, yakni DPR, MK dan MPR. Maka, tidak mudah untuk melakukan penggulingan terhadap Jokowi.

"Apalagi di DPR sekaligus MPR tentunya mayoritas fraksi adalah pendukung pemerintahan Jokowi, sangat aneh mengingat juga Jokowi bukanlah tipe Presiden yang tidak mau bertemu rakyat," ujar dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung ini.

Oleh karena itu, sambungnya, Jokowi tidak perlu khawatir karena demonstrasi adalah suatu hal lumrah dalam demokrasi.

"Kecuali, Presiden merasa‎ khawatir di-impeachment karena dia merasa memenuhi syarat untuk di-impeach," katanya.

(ind)