BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Komisi I DPRD Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk memangkas sebanyak 7.000 orang tenaga honorer yang tidak aktif dalam bekerja.

"Pak Syahrir (Kepala BKD) coba serahkan data rill pada kami, berapa jumlah tenaga honorer saat ini? 7.000 lebih atau berapa? “ ujar anggota Komisi I DPRD Batam M. Musofa saat rapat dengar pendapat (RDP) korban perekrutan ilegal Satpol PP, Rabu (12/10/2016).

Kata Musofa, dirinya sering mendapati tenaga honorer di saat jam kerja sedang duduk kongkow-kongkow di kedai kopi.

"Kalau dulu susah membedakan PNS dengan honor, sekarang ketahuan mereka honor sejak seragam diganti," ucapnya.

Jadi, imbuhnya, tolong kepada BKD memantau lagi kinerja honorer yang tidak efektif. 

"Yang tidak efektif jangan diperpanjang lagi kontraknya, Pak Syahrir," kata Musofa.

"Sama seperti honorer di sini (DPRD Komisi I), kadang saya ada yang jengkel melihat mereka, tapi ada juga yang aktif bekerja," paparnya.

Kemudian Musofa menceritakan pengalamannya membawa tenaga honor Satpol PP saat sidak beberapa waktu lalu.

"Saat sidak ke Nagoya kemarin, pulang sidak saya tanya pada anggota Satpol PP yang kami bawa. Kamu udah gajian belum. Dia menjawab belum pak," ujarnya menirukan jawaban Satpol PP itu.

"Bekerja demi pemerintah sampai tengah malam, luar biasa pengabdiannya. Ini yang seharusnya diperhitungkan, bukan yang duduk-duduk ngopi," kata Musofa.

[is]