Jumlah Tebusan Tax Amnesty di Batam Capai Rp 800 Miliar

Jumlah Tebusan Tax Amnesty di Batam Capai Rp 800 Miliar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, Hendriyan saat menerima pengusaha Abidin dan Cahya yang ikut tax amnesty di kantornya beberapa waktu lalu (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Jumlah tebusan dana program amnesti pajak atau tax amnesty di Kota Batam, Kepulauan Riau, mencapai Rp 800 miliar. Sedangkan total deklarasi mencapai Rp128 triliun.

Hal itu menjelang dua hari jelang penutupan periode I program itu berakhir.

"Sampai Rabu, dana tebusan sudah Rp800 miliar," kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, Hendriyan dalam Diskusi Forum Jurnalis Batam di Batam, kemarin.

Dana itu terkumpul dari sekitar 9.000 orang wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya.

Angka itu nisbi besar, dan disebut sebagai yang ke tiga tertinggi di Indonesia.

Meski begitu, ia menghitung masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan haknya mendapatkan pengampunan pajak.

"Wajib Pajak di Batam ada sekitar 35.000. Jadi kalau dihitung persentase yang memanfaatkan, belum banyak," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Kota Batam, menyatakan keberhasilan program amnesti pajak di Kota Batam tidak lepas dari kerja keras petugas KPP Pratama Batam Utara, Batam Selatan dan KPP Madya Batam.

"Saya sudah mencoba mengurus ke beberapa kota, Batam ini yang terbaik," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepri, Cahya yang memuji kinerja petugas KPP Pratama Batam.

Cahya pun, optimistis 95 persen anggotanya memanfaatkan program amnesti pajak.

Ia menyatakan sejak awal Apindo Kepri sudah ikut menyosialisasikan program amnesti pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak ke daerah-daerah untuk meyakinkan anggotanya ikut program.

"Apindo khusus Kepri sejak awal amnesti pajak mulai sosialisasi sampai ke Kabupaten Lingga," ujarnya.

Cahya memastikan bahwa pengembalian dana pengusaha yang berada di bank-bank Singapura tidak akan menyulitkan.

"Yang Singapura tidak masalah. Kami sudah klarifikasi, Menkeu juga, pihak Singapura juga menyatakan bukan maksudnya begitu," jelasnya.

Cahya sendiri mengaku sudah mengikuti seluruh program itu sejak sebulan yang lalu.

ANTARA

 

[snw]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews