BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Anggaran penyelanggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Natuna, 27 November mendatang kemungkinan ditambah. Plot anggaran Rp 10 juta per desa seperti sebelumnya masih dikeluhkan tiap-tiap panitia pemilihan (Panlih).

Kabid Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Natuna, M. Fadhly mengakui, jika usulan tiap-tiap Panlih ini diupayakan terakomodir di APBD-P.

"Total anggaran Rp290 juta untuk 29 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak november nanti. Tiap desa Rp10 juta. Namun panlih mengusulkan penambahan, rata-rata Rp15 juta," ujar Fadhly, dijumpai usai Bimtek Kades di Pemkab Natuna, Selasa (27/9/2016).

Penambahan anggaran ini menurutnya cukup logis. Mengingat tiap-tiap desa butuh anggaran yang berbeda. Semakin banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan semakin besar anggaran, seperti pencetakan surat suara yang dilakukan masing-masing Panlih.

"Kita upayakan di APBD-P mudah-mudahan terealisasi. Untuk Pilkades sekarang dengan sebelum-sebelumnya secara teknis masih sama. Namun untuk syarat calon harus pernah tinggal minimal 1 tahun di daerah sudah dihapuskan lewat Permendagri," kata Fadhly.

Namun, aturan itu disesuaikan di dalam Perbup nomor 42 tahun 2016, ditegaskan kembali bahwa untuk menjadi calon harus berdomisili di Natuna. Dengan syarat-syarat umum yang masih sama seperti minimal umur 25 tahun dan tidak ada batasan maksimal.

Minimal tamatan SMP. Sementara untuk PNS, TNI/Polri juga diperbolehkan asal dengan izin dari atasan. Calon minimal dua orang dan maksimal 5 orang.

"Ada 4 kriteria yakni akan disortir untuk maju pilkades yakni pengalaman di bidang pemerintahan, pendidikan, kelembagaan dan menyerahkan makalah, hingga wawancara," terang Fadhly.

Dari 70 desa yang ada di Natuna, 29 desa disiapkan untuk Pilkades serentak, dimana 11 desa berada di Pulau Bunguran Besar dan 18 desa lainnya berada di sebaran pulau-pulau yang ada di kabupaten ini seperti Serasan, Subi dan Midai.

(fox)