BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tak peduli dengan gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan tarif listrik Bright PLN Batam. Ia pun menyerahkan sepenuhnya ke DPRD Provinsi Kepri yang tengah membahas rencana tersebut.

"Silahkan aja mereka menyampaikan aspirasi untuk penolakan tersebut namun semuanya akan kita kembalikan pada kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan diputuskan DPRD Provinsi Kepri," ujar Nurdin Basirun kepada batamnews.co.id usai melepas kontingen PON Provinsi Kepri di Pusat Informasi Haji Jalan Engku Putri, Batam Centre, Selasa (13/9/2016) malam.

Aksi penolakan itu mulai muncul saat pengumpulan ribuan tanda tangan penolakan rencana kenaikan tarif PLN yang digelar di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Batam, Minggu (11/9/2016). Selain itu sejumlah elemen masyarakat lainnya juga menolak hal tersebut.

Terkait soal surat permintaan persetujuan kenaikan tarif listrik tersebut ke DPRD, Nurdin Basirun enggan mengomentari lebih jauh.

"Saya ajukan saja, karena yang membuat kebijakan bukan saya sendiri dan aturan mainnya seperti itu," ujar dia.

Saat ini pihak Bright PLN Batam mengusulkan ke gubernur dan DPRD Provinsi Kepri untuk menyetujui rencana kenaikan tarif listrik mencapai 47 persen.

PLN beralasan sudah lama tak menaikkan tarif listrik serta ingin mencabut subsidi kepada sektor rumah tangga.

Nurdin diketahui mengirim surat ke DPRD Provinsi Kepri saat masih menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri April 2016 lalu.

Dalam suratnya, gubernur meminta DPRD Kepri membahas dan menyetujui usulan tersebut. 

Surat gubernur itu dikecam masyarakat di Batam. Kenaikan tarif yang sangat tinggi banyak ditentang masyarakat Batam.

[jim]