BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Mulai tahun depan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal bisa mewujudkan impian memiliki rumah. Pemerintah menyediakan beberapa program yang bisa diikuti.

Selain lewat Fasilitas Likuidtas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menyediakan opsi subsidi lainnya berupa tabungan perumahan dan kredit mikro perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus menjelaskan, untuk tabungan perumahan skemanya pemerintah memberikan subsidi untuk MBR yang mengambil cicilan KPR, namun dengan membuka tabungan perumahan terlebih dahulu.

"Nanti konsepnya kita kembangkan bantuan pemberian perumahan berbasis tabungan. Masalah perumahan ini kan penyelesaiannya tidak hanya pemerintah saja, tapi pengembang dan masyarakat itu sendiri. Kalau orang mau membeli rumah, dia harus ada komitmen dulu, saya harus menabung dulu," katanya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

"Misalnya harga rumah Rp 100 juta, dia menabung 5%. Nanti pemerintah memberikan bantuan cuma-cuma 25%. Sisanya nanti yang 75% ini dia akan pinjam ke bank. Jadi dia udah dapat bantuan dari pemerintah yang 25%. Itu free (subsidi 25%)," imbuhnya.

Dia menjelaskan, perbedaannya dengan FLPP, pemerintah mensubsidi MBR dengan bunga tetap 5%. Namun dengan tabungan perumahan, pemerintah memberi bantuan di muka dan bunga cicilan mengacu pada bunga komersial.

"Kalau sekarang kan kita beri bunga 5% tetap sampai 20 tahun. Nah, mekanisme ini bunganya komersial, pemerintah langsung kasih 25% di awal," terang Maurin.

Menurutnya, dengan skema tabungan perumahan yang disubsidi, pekerja informal seperti tukang bakso bisa mengajukan kredit KPR.

"Paling penting supaya bisa diakses. Kaya tukang bakso ditanya berapa income dia sebulan kan sulit. Tapi kalau menabung setiap bulan dari penghasilan (sebagai cicilan), ada estimasi sebulan. Itu kan kerja informal, kalau formal kan ada slip gaji. Jadi yang sudah mau ikut untuk kegiatan ini ada 2 bank yaitu BRI dan BTN," kata Maurin.

Tahap awal di 2017, sebagai pilot project, pihaknya baru akan membuka untuk 5.000 rumah. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3 triliun untuk 3 tahun. Dengan roadmap naik menjadi 35.000 unit rumah pada 2018, dan naik lagi menjadi 40.000 rumah di 2019.

"Kalau harganya Rp 125 juta, dia bayar 5%, kita bantu 25%. MBR tinggal cicil 70% dari Rp 125 juta. Kenapa kita menyuruh dia menabung, karena kesulitan perbankan itu kan penghasilan masyarakat informal tidak ada informasi," ujar Maurin.

Diungkapkannya, tabungan perumahan ini berbeda dengan Tapera yang baru akan dirilis pada 2018 mendatang. "Tapera itu setelah dia 1 tahun nabung, baru bisa kita kasih bantuan perumahan," terangnya.
 
Sementara jenis bantuan subsidi kepemilikan rumah selanjutnya bagi MBR, yakni lewat skema kredit mikro perumahan dengan bunga di bawah bunga komersial.

"Ini kredit untuk orang yang mau bangun rumah. Kan bangun nggak sekaligus, bisa menyicil satu kamar dulu, baru 3-5 tahun sudah 3 kamar, di desa-desa kan bangun rumah begitu, satu keluarga misalnya ambil kreditnya Rp 40 juta," kata Maurin.

Dalam program subsidi yang masih digodok ini, kredit mikro perumahan merupakan kredit jangka pendek.

"KPR mikro jangka pendek 3-5 tahun, jumlahnya relatif kecil, bunga lebih tinggi dari FLPP, misal 5 tahun dengan kredit Rp 40 juta. Kita desain bantu masyarakat dengan bunga di bawah komersial buat pekerja non formal. Aturannya nanti Permen, September atau Oktober nanti keluar aturan teknisnya," ucapnya.

(ind/detik)