BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Negara-negara Asean sepakat melawan ancaman narkoba dengan pembentukan Asean Seaport Interdiction Task Force (ASITF). Pembentukan ASITF yang dipelopori oleh Thailand dan Indonesia berhasil memprakarsai pembentukan ASITF sejak tahun lalu.

Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Budi Waseso mengatakan bahwa tujuan ASITF ini pertama, sebagai wadah para penegak hukum Asean untuk berkolaborasi, koordinasi, dan mengambil inisiatif untuk melakukan interdiksi lalulintas peredaran gelap narkotika melalui check-points pelabuhan International di kawasan Asean.

Kemudian kedua, sebagai cara dan jalan untuk mendorong atau meningkatkan kerjasama antar penegak hukum Asean yakni pelaku kepentingan untuk menggagalkan lalulintas peredaran gelap narkotika baik yang ke dalam maupun yang tujuan transit di wilayah Asean.

"Negara Asean ini juga mendapat ancaman dari narkotika. Jadi, kita akan bekerja sama dalam operasional Penindakan, termasuk langkah bidang koordinasi bidang intelijen mengungkap jaringan International," ujar Kepala BNN RI, Budi Waseso saat jumpa pers di Hotel Turi Beach, Nongsa, Batam, Rabu (20/7/2016).

Ia mengungkapkan, wilayah Asean adalah wilayah maritim sehingga pelayaran dan pelabuhan merupakan sarana penting bagi kemajuan dan kemakmuran untuk Asean.

"Menurut UDOD kejahatan narkoba khususnya peredaran gelap dilakukan melalui jalur laut dan merupakan bagian terbesar baik dalam jumlah kwantitas maupun sitaan yang mencapai 80 persen dari hasil sitaan selama ini," kata pria yang akrab disapa Buwas ini.

Buwas menambahkan, operasionalisasi ASITF tidak cukup efektif membendung arus masuk narkotika apabila tidak dibarengi dengan operasionalisasi ASITF.

"Khususnya untuk Indonesia negara kepulauan jalur terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada) sepanjang 54, 716 Km sangat rawan masuknya narkoba. Terutama banyaknya pelabuhan tikus," ucap Buwas menambahkan.

Pada acara pertemuan pertama ASITF tersebut, selain perwakilan dari negara Asean tampak hadir pemangku kepentingan seperti para pejabat dari Imigrasi, Bea dan Cukai, Bakamla dan TNI.

(isk)