BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah menutup layanan Google dan YouTube. Selama ini kedua layanan itu sebagai biang konten pornografi dan kekerasan.

"Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikit pun," ujar Sekjen ICMI Jafar Hafsah dalam keterangan pers pada Selasa 7 Juni 2016 lalu.

Menurut Jafar, jika Youtube dan Google menolak untuk mengontrol situs mereka, maka dua situs itu layak untuk diblokir. Jutaan konten pornografi dan kekerasan ada di situs tersebut.

Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat

"Beberapa waktu lalu Google dan Youtube berhasil memblokir, menghapus, dan menekan berita dan video radikalisme, mengapa pada saat ini Google dan Youtube enggan untuk menghapus konten-konten mereka yang berbau pornografi dan kekerasan," ujar Jafar mengkritik seperti dikutip detikcom.

Rekomendasi ICMI ini, lanjut Jafar, diperkuat oleh kondisi belakangan ini. Hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari mesin pencari Google dan YouTube yang sangat mudah diakses, baik melalui komputer atau pun telepon genggam.

Pemberantasan konten internet harus secara revolusioner termasuk untuk menutup Google dan YouTube untuk tayang di Indonesia jika mereka menolak pemblokiran.

Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI pada situs YouTube dan Google, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut, namun yang memprihatinkan, konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama dan sosial politik.

"Teknologi informasi semakin maju di Indonesia, tapi kita tidak mengantisipasi secara serius dampak negatif dari kemajuan teknologi itu, dari sosial, masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang mungkin ditimbulkan," jelas Jafar.

"Negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada peraturan dan per undang-undangan yang tegas untuk mengatur permalahan tersebut. Begitu pula adanya sosialisasi dan pengawasan tegas kepada industri dunia maya," tambahnya

Pertimbangan lainnya, situs-situs Google, YouTube, Twitter dan Facebook, telah mendapatan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun untuk pembangunan Indonesia. Ini tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak.

Terkait konten-konten internet dan teknologi informasi tersebut, ICMI menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar sudah saatnya berdaulat dengan memiliki mesin pencari dan sosial media sendiri yang merupakan buatan anak bangsa sendiri. 

"Saya yakin, inovator Indonesia mampu membuat mesin pencari seperti Google dan Youtube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan pemerintah," ujar Jafar. 

[snw]