Jokowi Minta Harga Daging Rp 80 Ribu, Mendag: Impor Saja

Jokowi Minta Harga Daging Rp 80 Ribu, Mendag: Impor Saja

Presiden Joko Widodo. (foto: ist/net)

BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong mengungkapkan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal harga daging sapi Rp 80.000 per kg  tidak bisa dibantah lagi melainkan harus dilaksanakan.

"Presiden sudah arahkan targetnya Rp 80.000 per kg dengan cara apapun juga, ini dorong kami untuk meneliti struktur pasar kita apa sih yang bikin harga begitu tinggi," kata Lembong di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Lembong mengungkapkan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan harga daging sapi yang tinggi karena harga pakannya yang tinggi. Namun, keluhan saja tidak cukup, inginnya Lembong, semua stakeholder bersama pemerintah bersama-sama mencari solusi menekan harga daging sapi.

"Ini reformasi untuk berinovasi supaya harga daging di Indonesia bisa lebih murah seperti negara tetangga seperti di Malaysia dan Singapura," tambahnya.

Lembong menuturkan, pemerintah yang kembali melibatkan pihak swasta dalam melakukan impor daging sapi juga menjadi cara untuk menekan harga daging sapi di Indonesia untuk berada di level Rp 80.000 per kg.

"Kami mengkombinasikan atau membuka lebih lebar impor oleh swasta dengan pengawasan yang diperketat soal pengecerannya, di masa lalu kalau kita operasi pasar, seringkali kita gelontorkan ke pedagang belum tentu mereka menjual murah," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku heran naiknya harga pangan dan daging sapi saat momentum tersebut. Seharusnya, saat Lebaran kecukupan stok pangan lebih meningkat ketimbang hari biasa.

"Saya membayangkan kalau di negara lain kalau Natal justru jor-joran diskon, kita malah terbalik mau Idul Fitri malah semua naik dan saya yakin itu mampu kita lakukan," ujarnya saat pembukaan sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menurutnya, akibat melambungnya harga pangan saat lebaran hanya akan menambah penderitaan rakyat kecil saja, terutama petani lokal.

"Rakyat kecil, petani, buruh tani. Karena 80 persen petani kita konsumen beras, meskipun petani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," jelas dia.

Untuk itu, dirinya menegaskan harus ada perubahan setiap tahunnya dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

"Tempat lain bisa kenapa kita nggak. Ini malah cepat-cepatan naik. Ini yang harus dilakukan perubahan. Dan saya yakin mampu kita lakukan, asal terkonsep, terlaksana, dan implementasi di lapangan diikuti," ungkapnya.
 
(ind/bbs)

 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews