BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Rencananya Enclave Sipil Ranai akan diresmikan pada April 2016 oleh Menteri Perhubungan. Namun sejatinya, masih perlu waktu setahun lagi agar infrastruktur ini bisa dikelola sesuai prosedur semestinya.

Sekretaris Dishubkominfo Kabupaten Natuna, M. Amin menuturkan bahwa setelah diresmikan, status Enclave Sipil masih sama dengan terminal penumpang saat ini di Lanud. Hanya sebatas bangunan pengganti terminal penumpang yang lama di Lanud Ranai.

Agar enclave sipil bisa beroperasi sesuai tujuannya, maka ada tahapan yang harus dilalui selama setahun kedepan, sebelum aset ini diserahkan Pemda ke Kemenhub untuk dikelola oleh Unit Pelaksana Pelayanan Bandar Udara (UPPBU).

"Selama setahun kedepan akan disiapkan semua persyaratan, dan membentuk UPPBU. Nantinya aset enclave sipil ini akan diserahkan Pemda ke Kemenhub untuk mengelolanya. Hal ini sesuai pedoman UU no 23 tahun 2014 tentang penyelenggaran pemerintah daerah, dimana pengelolaan kebandaraan harus diserahkan ke Kemennterian," papar Amin, Kamis (24/3/2016).

Jika saat ini, tarif landing fee, parkir pesawat di apron hingga parkir kendaraan di depan bandara masih mejadi kewenangan TNI AU. Jika enclave sipil sudah dikelola Kemenhub melalui UPPBU, Pemda akan mendapat profit sharing dari sana.

"Jadi semua pendapatan itu menjadi pendapatan pengelola bandara (UPPBU), pemda mendapat profit sharing dari sana juga, dari penerimaan negara bukan pajak. Begitu juga parkir di area bandara itu penuh pendapatan pemda," kata Amin.

Saat ini Dishubkominfo juga tengah menyekolahkan beberapa tenaga SDM bidang aviation security dan penanganan kebakaran dan kejadian tak terduga di bandara.

"Ada 11 SDM yang sudah kita sekolahkan untuk menimba ilmu terkait Avsec. Ada beberapa lagi di penanganan kebakaran dan kejadian tak terduga lainnya. Nanti setelah itu mereka yang akan menularkan ilmu itu pada tenaga lainnya yang kita siapkan," sebut Amin.

[fox]