BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Suleman Nababan, menanggapai aksi protes dan mogok kerja pekerja kebersihan yang memprotes pemotongan upah dan upah layak.

Suleman mengatakan bahwa, ada miskomunikasi antara pegawai, pekerja dengan pekerja sendiri. kurangnya koordinasi membuat kesalahfahaman. "Ini hanya miskomunikasi, karena tidak ada koordinasi sesama pekerja," ujar Suleman Nababan, Senin (15/2/2016).

Dia juga menerangkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kami dengan pekerja kebersigan tentang hal ini. Juga membuat surat perjanjian tentang masalah iuran dalam membuat BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena dari BPJS belum ada kejelasan, maka kami membuat kesepakatan dan surat perjanjian. Sebagian ada yang setuju, dan mungkin ada yang tidak tahu,"terang Suleman.

Sementara untuk upah pekerja kebersihan, pihak DKP masih menunggu kesepakatan sesuai dengan UMK 2016. Bulan depan sudah bisa diterapkan sesuai upah 2016.

Kepala bidang Kebersihan, Yudi Atmajianto menjelaskan bahwa, saat ini sistem untuk mengecek kehadiran pekerja sudah memakai finger print. Maka siapa yang tidak masuk, wajar pemotongan gaji itu diterapkan.

"Karyawan kebersihan absen pakai finger print, jadi siapa tidak masuk, kita potong gaji sesuai dengan peraturan,"ungkap Yudi.

(edo)