BK DPRD Karimun Selidiki Gerakan Mosi Tak Percaya Terhadap Ketua DPRD

BK DPRD Karimun Selidiki Gerakan Mosi Tak Percaya Terhadap Ketua DPRD

Ruang paripurna DPRD Karimun yang sempat kosong akibat kisruh. (Foto: Yon/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Karimun - Kisruh antara Ketua DPRD Karimun HM Asyura dengan 20 anggota DPRD Karimun berujung di Badan Kehormatan (BK). BK akan menindaklanjuti adanya mosi tak percaya tersebut. 

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Karimun Hj Rosmeri mengatakan, akan mengusut permasalahan mosi tak percaya 20 anggota DPRD tersebut.

‘’Beri waktu seminggu, sabar. Masih diselidiki BK. Semua kita mintai keterangan, termasuk Ketua DPRD Karimun dan anggota yang menandatangani mosi tidak percaya,'' tutur Ketua BK Hj Rosmeri, usai sidang Istimewa DPRD Karimun, Senin (1/2).

Menurut Rosmeri isu mengenai kisruh tersebut menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Ia sangat menyayangkan hal itu terjadi.

Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut.

 

Anggota BK 
Penandatangan mosi tak percaya anggota DPRD Karimun kepada Ketua DPRD Karimun HM Asyura ternyata juga diikuti anggota BK. Anggota tersebut termasuk salah satu dari 20 anggota DPRD yang tanda tangan.

''Untuk anggota BK, nanti kita akan proses lebih lanjut. Artinya, anggota BK tersebut yang ikut-ikutan diluar konteks sebagai anggota BK disaat itu,'' ujar Ketua BK Rosmeri.

Ketua DPRD Karimun HM Asyura telah melaporkan juga kasus tersebut ke DPD I dan DPD II Partai Golkar. 

''Yang penting saya masih Ketua DPRD Karimun sah. Dan saya siap dipanggil oleh BK, tidak ada masalah semua pasti bisa diselesaikan,'' ucapnya. 


Tuai Kritik 

Kisruh di DPRD Karimun mendapat perhatian luas dari sejumlah masyarakat Kabupaten Karimun, Kepri. 

Tokoh masyarakat Meral R Usman menilai, hal tersebut tak harus terjadi. 

Menurut dia, ada hal yang lebih penting dari kisruh tersebut. 

’Ingat, sahkan APBD 2016 ini sudah masuk bulan Februari. Ribuan warga terancam, tidak mendapatkan haknya. Negeri ini bukan milik partai, jangan berikan tontonan yang tidak etis ditonton masyarakat," ujar dia.

 

[yon]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews