BATAMNEWS.CO.ID , Batam - Daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan sering timbul konflik. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengkritik peta China yang memasukkan daerah kaya gas alam itu ke dalam wilayahnya

Dari sejarah yang ada, Kabupaten Natuna yang terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibukota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun, akhirnya pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa kepulauan yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan atas Natuna. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Oleh karena itu untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID ) Provinsi Kepulauan Riau mendukung segala pembangunan informasi berupa adanya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas untuk mengantipasi dari segala bentuk ancaman yang terjadi  dari negara luar.

"Pemerintah khususnya Komisioner Penyiaran Provinsi Kepri mendukung penuh pendirian LPS yang ada di wilayah perbatasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui radio swasta yang nantinya akan menjadi mitra pemerintahan,” ujar Ketua KPID Kepri Azwardi di sela sela acara Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di Hotel Venesia Batam Centre, Selasa (12/1/2016) pagi.

Azwardi menambahkan, selain ada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti Radio Republik Indonesia (RRI) yang selama ini menjadi radio pemerintah, peranan LPS juga turut serta membantu untuk menyampaikan segala bentuk informasi yang mengantipasi isu kedaulatan NKRI.

Azwardi berharap, LPS selain memberikan hiburan, turut juga memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat Kabupaten Natuna juga membantu mencerdaskan segala bentuk pendidikan yang bermoral bagi kebaikan anak bangsa.
 
Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekwensi Kota Batam Bahtiar mengatakan, kedaulatan merupakan sebuah harga mati dan semuanya bersumber pada peranan LPS untuk turut serta mengambil andil di dalam menjaga kesatuan NKRI.

"Sepenuhnya semangat pembangunan LPS yang ada di Kabupaten Natuna dan Anambas ini kita dukung selain LPP yang ada selama ini sudah membantu menginformasikan kepada masyarakat pentingnya arti kedaulatan,”ujar Bahtiar.

(jim)